Penyelundupan Sirip Hiu dari Papua Nugini Berhasil Digagalkan

34
Barang bukti sirip hiu yang diamankan. Dok. detiknews

KKPNews, Jayapura – Penyelundupan sirip ikan hiu asal Papua Nugini seberat 6,5 kg berhasil digagalkan. Satuan Tugas (Satgas) Yonif Para Raider 501 Kostrad menggagalkan penyelundupan sirip ikan hiu tersebut dilakukan di wilayah Wutung, Perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Komandan Satgas YPR 501 Kostrad, Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra L mengatakan, penangkapan pelaku berinisial LD tersebut dilakukan saat kegiatan sweeping di depan Pos Muara Tami yang terletak di jalan protokol RI-PNG, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Sabtu (19/5) sekitar pukul 15.00 WIT. Saat itu LD sedang mengendarai sebuah mobil Hilux dengan nomor polisi DS 8058 AF, melintas dari arah Skouw menuju Koya, Kota Jayapura.

Saat itu, petugas langsung menangkap LD beserta barang bukti 6,5 kg sirip ikan hiu dan membawanya ke Pos TNI Muara Tami untuk dimintai keterangan. “Saat dilakukan pemeriksaan, dalam mobil LD ditemukan sebuah karung berisi 6,5 kg sirip ikan hiu.

Saat diminta dokumen atas kepemilikan sirip ikan hiu tersebut, LD tidak dapat memperlihatkannya,” terang Eko.
Berdasarkan pengakuan LD, sirip ikan hiu tersebut diperoleh dari negara Papua Nugini dan akan dijual di kota Jayapura. “Tersangka LD beserta barang bukti sirip ikan hiu illegal tersebut akhirnya diserahkan ke pihak Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (KIPM) Jayapura,” lanjutnya.

Menanggapi peristiwa tersebut, Kepala BKIPM Jayapura Suardi mengatakan benar adanya penyerahan sirip ikan hiu illegal yang berasal dari Papua Nugini dari Satgas YPR 501 Kostrad. Ia pun sangat mengapresiasi upaya penggagalan penyelundupan tersebut.

Upaya penggagalan penyelundupan ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus disebutkan bagi siapapun yang menangkap, memperdagangkan, mengkonsumsi, bahkan menyimpan satwa tersebut dikenakan sanksi pidana denda.

Selain itu, dalam Pasal 100 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dipidana denda paling banyak 250.000.000. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments