Pentingnya Rapat Kordinasi Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Guna Menyinergikan Kebijakan Pusat ke Daerah

112
Rapat Koordinasi Penyuluhan (Rakorluh) Kelautan dan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung, pada tanggal 9 Mei 2018. Dok. Humas BRSDMKP

KKPNews, Jakarta – Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengalihan status penyuluh perikanan yang semula berstatus pegawai daerah menjadi pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini diharapkan menjadi salah satu solusi dari segala tantangan dinamis yang dihadapi KKP saat ini dalam hal transformasi kebijakan. Karenanya, KKP telah menyelesaikan proses pengalihan sebanyak 3.161 penyuluh perikanan PNS daerah ke pusat dan menetapkan 9 UPT di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) sebagai kelembagaan penyuluh perikanan regional yang berfungsi sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Perikanan. Demikian disampaikan Sekretaris BRSDM Maman Hermawan, merangkap Pelaksana Tugas Kapuslatluh, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyuluhan (Rakorluh) Kelautan dan Perikanan, di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung, Rabu (9/5).

Menurutnya, Rakorluh terlaksana dalam rangka menyosialisasikan dan menyinergikan kebijakan pusat kepada Satminkal dan dinas yang membidangi urusan perikanan. Mengambil tema ‘Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Dukungan Penyuluh Perikanan’, kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa pada tahun 2019 mendatang pemerintah akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dari daerah ke pusat berimplikasi kepada sistem pengelolaan penyuluhan perikanan secara komprehensif. Oleh karena itu, melalui Rakorluh kita dapat menyamakan visi, misi dan tujuan, sinergitas fungsi, serta tugas dan tangggung jawab antara pusat dengan daerah. Dengan beralihnya penyuluh perikanan dari daerah ke pusat juga diharap dapat memperkuat entitas penyuluh perikanan sehingga lebih berperan sebagai garda terdepan dan agent of change untuk mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, sehingga program pusat yang dicanangkan di daerah akan menjadi kesatuan yang sangat kuat,” papar Maman.

Di samping itu, Maman turut berpesan kepada para penyuluh untuk dapat mendampingi pelaku utama di bidang perikanan yang berada di kecamatan; berperan aktif dalam menyosialisasikan kebijakan KKP (Satudata, Kartu Kusuka, alat tangkap ramah lingkungan dll); menjadi problem solver bagi pelaku utama dan usaha KP, berkontribusi untuk mengawal program-program KKP , terutama bantuan-bantuan yang telah diberikan KKP harus terus dikawal dan didampingi, dapat mencari peluang usaha bagi pelaku utama dan usaha KP; mengajak pelaku utama untuk menjaga kelestarian sumber daya dan mendorong pada hal bersifat konservasi sumber daya serta melakukan usaha perikanan yang berkelanjutan, agar sifatnya terus terjaga sampai generasi mendatang; senantiasa bekerja dengan penuh integritas tinggi, menghindari gratifikasi, KKN, conflict of interest, dan selalu siap menerima tugas lain yang dibebankan oleh KKP; tidak terlibat dan tidak ikut dengan urusan politik praktis; serta melaksanakan tugas berdasarkan Pakta Integritas yang telah ditandatangani.

Terkait dengan tiga Pilar Pembangunan KP (Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan), saat ini penyuluhan perikanan dihadapkan pada permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang komprehensif dan integral, seperti praktik illegal fishing, degradasi lingkungan pesisir dan lautan, rendahnya produktivitas perikanan serta lemahnya akses permodalan dan kualitas SDM pelaku utama perikanan, melalui Rakorluh, Maman kembali berharap dapat memperkuat entitas penyuluh perikanan dengan trasformasi sistem penyuluhan perikanan yang menyesuaikan kepada perkembangan zaman. Para penyuluh pun diminta dapat berperan aktif untuk turut serta mewujudkan visi ‘Laut Masa Depan Bangsa’.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPPP Bitung Asep Suryana, turut menyampaikan bahwa kegiatan ini nantinya akan menjadi rekomendasi dan kesepakatan bersama untuk mensinergikan tugas pusat, satminkal dan dinas kabupaten/kota, memberikan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban Penyuluh Perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), serta memberikan pengayaan terkait peningkatan kinerja Penyuluh Perikanan.

“Sebagai aparatur negara yang punya tugas utama untuk menyejahterakan masyarakat, mari kita sama-sama saling bahu membahu. Kita satukan tujuan, tidak ada perbedaan penyuluh pusat atau penyuluh daerah, semua sama,” terang Asep. (Humas BRSDMKP/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments