Pengelolaan Perikanan Karang Jadi Agenda Utama ICRI

35
Dok. Humas KKP

KKPNews, Paris – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin Delegasi Indonesia pada pertemuan Koordinasi Ketua Bersama Sekretariat International Coral Reef Initiative (ICRI) 2018 – 2020 di Paris, Perancis. Pertemuan tersebut diikuti oleh Delegasi Monaco yang dipimpin oleh Mr. Fautrier (Minister Plenipotentiary, Special Adviser to the Prime Minister on Sustainable Development Issues) dan Delegasi Australia yang dipimpin oleh Dr. Russell Reichelt (CEO the Great Barrier Reef Marine Park Authority).

Dalam pertemuan tersebut, usulan Menteri Susi agar pengelolaan perikanan karang menjadi agenda utama ICRI disepakati sebegai bagian dari Rencana Aksi Sekretariat ICRI 2018 – 2020. Ikan karang hidup konsumsi (live reef food fish/LRFF) merupakan salah satu produk idola perdagangan ekspor ke pasar Hong Kong dan Tiongkok yang dinilai sangat menguntungkan.

Diperkirakan setiap tahun antara 20.000– 30.000 metrik ton (MT) dengan nilai lebih dari USD1 miliar ikan karang tercatat diperdagangkan melalui Hong Kong. Angka ini merupakan angka yang tercatat dan legal, diperkirakan masih banyak lagi jumlah ikan karang yang diperdagangkan dan masuk ke Hong Kong dengan cara ilegal. LRFF yang legal saat ini senilai hampir sepertiga dari tangkapan tuna dari kawasan di Western and Central Pacific, meskipun dari sisi volume jumlahnya kurang dari lima persennya.

Menteri Susi menyampaikan ancaman dan tekanan yang sangat besar terhadap ekosistem terumbu karang atas permintaan ikan karang hidup konsumsi yang semakin meningkat. “Tekanan tersebut akan semakin menjadikan ekosistem terumbu karang sebagai kawasan yang semakin rusak apabila upaya pencegahan penangkapan ikan yang ilegal, menggunakan alat dan cara penangkapan yang merusak lingkungan serta berlebihan tidak segera dilakukan. Penggunaan bom, potassium, dan alat tangkap merusak lainnya masih menjadi momok bagi kelestarian karang,” jelas Menteri Susi.

ICRI perlu memberikan pandangan dan dukungan pengelolaan yang berkelanjutan pada pada dimensi sosial ekonomi dalam pengelolaan terumbu karang seperti ikan karang hidup konsumsi. Saat ini impor pupuk urea yang ditenggarai bisa mencapai 50 ton seminggu untuk kepentingan non-perkebunan perlu dicermati dan diantisipasi penyalahgunaannya. Temuan dan laporan lapangan mengindikasikan banyaknya penggunaan pupuk urea ini sebagai bahan dasar bom ikan karang.

Menteri Susi menegaskan, ICRI perlu mengantisipasi pengelolaan ikan karang hidup konsumsi dan memberikan panduan untuk mengelola secara lestari perikanan ikan karang hidup dan ekosistem terumbu karang. Keketuaan Bersama Indonesia dalam Sekretariat Bersama ICRI 2018-2020 akan memastikan bahwa isu dan permasalahan serta solusi karang hidup ini menjadi bagian dari agenda utama ICRI. Jika hal ini tidak didiskusikan sedari awal dan tidak dicarikan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi nelayan dan penduduk setempat serta kesehatan terumbu karang, maka laju dan dampak kerusakan terumbu karang akan terus menjalar ke daerah lain dan semakin masif.

Menteri Susi akan menunjuk pakar terumbu karang dan pakar ikan karang kosumsi untuk memastikan kontribusi Indonesia dalam keketuaan Bersama Indonesia di ICRI. Delegasi Monaco dan Australia memastikan LRFF menjadi agenda utama Sekretariat ICRI 2018-2020. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pelaksanaan pembahasan para pakar pada awal Desember 2018 bersamaan dengan Sidang Umum 33 ICRI. (Humas PRL/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments