Pemerintah Susun Aturan Kelola Tata Ruang Laut

91
Pantai Oyama, Kab.Banggai Laut (dok.humas KKP / Regina Safri)

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri rapat koordinasi mengenai rencana Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kelola tata ruang laut. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada pukul 09.00 WIB di Ruang Ali Wardhana Lantai III, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (14/5). Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti, dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai pembentukan aturan baru Terkait Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil.

“Nantinya aturan dalam PP tersebut berkaitan dengan penentuan lokasi untuk perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturan tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah,” ujar Brahmantya.

PP tersebut dipastikan akan mencakup segala pembuatan izin lokasi melakukan usaha sektor perikanan maupun usaha lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan. Keputusan tersebut akan dibahas kembali di lain waktu, sebab rapat yang dilakukan pada hari itu baru membahas awalnya saja. Rapat ini akan dipelajari ulang kembali terkait langkat selanjutnya untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kelola tata ruang laut.

“Kita lagi pelajari ulang nanti minggu depan ada rapat lagi. Belum diputuskan. Izin lokasi RPP, izin lokasi di laut. Izin lokasi di wilayah pesisir pulau-pulau kecil,” imbuhnya.

(Irna Prihandini/Mar)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments