Pemerintah Siapkan Bantuan Dorong Kesejahteraan Stakeholder Perikanan

106
Dirjen PSDKP KKP Nilanto Perbowo berbicara pada Seminar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema Kedaulatan Laut dan Industri Perikanan di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (19/01). Dok. Humas KKP/Handika Rizki R

KKPNews, Jakarta – Indonesia dikenal sebagai Marine Mega-Biodiversity (negara dengan keanekaragaman hayati laut) terbesar di dunia, yang memiliki 8.500 spesies ikan yang merupakan 37% dari spesies ikan dunia, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.

Selain itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap laut sebesar 12,5 juta ton/tahun (Data Komnasjiskan). Tentu dengan potensi laut dan ikan di Indonesia yang sangat besar sudah seharusnya nelayan dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka. Dengan pengelolaan dan alat tangkap yang baik dan tidak merusak ekosistem tentu akan memberikan keuntungan yang besar bagi para nelayan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo.

“Kami membagikan alat tangkap ramah lingkungan, kemudian memberikan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Kemudian, membekukan izin penggunaan alat tangkap terlarang, dan terakhir, membebaskan pungutan hasil perikanan bagi kapal kecil berukuran di bawah 10 gross ton,” ujar Nilanto dalam Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (19/01).

Menurutnya, peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan harus dilakukan karena  alat tangkap tidak ramah lingkungan dapat merugikan negara sebesar Rp1,9 triliun. Di samping tu juga memangkas keuntungan yang bisa diperoleh nelayan.

Untuk itu menurut Nilanto, KKP telah menyiapkan bantuan 665.746 premi asuransi nelayan, 6.853 unit alat penangkap ikan, dan 926 unit kapal penangkap ikan. “Tak hanya untuk nelayan tangkap, bantuan juga diberikan untuk stakeholder kelautan dan perikanan lain seperti pengolah dan pemasar, pembudidaya, dan petambak garam” tambah Nilanto.

Nilanto memaparkan, untuk penambak garam pemerintah membangun 12 unit gudang penyimpanan, menyediakan 939 hektare terpal pembuat garam (geoisolator), dan memberikan bantuan sarana produksi di 21 kabupaten.

Di bidang pengolahan dan pemasaran, KKP memberikan bantuan 67 unit cold storage, 243 mesin ice flake, 15 integrated cold storage, dan 150 unit sarana sistem rantai dingin.

Bukan hanya itu, bagi para pembudidaya ikan, KKP memberikan 2.915 unit sarana dan prasarana budidaya, 297,3 juta ekor benih ikan, dan 392 paket pakan ikan mandiri. Pemeritah juga menjalankan 4 program prioritas yaitu pemulihan tambak ikan di 20 daerah, revitalisasi 250 unit keramba jaring apung (KJA), pengembangan 210.000 ha lahan minapadi, dan bantuan budidaya lele sistem bioflok di 60 wilayah.

Guna memacu perekonomian melalui sentra bisnis perikanan, pemerintah juga menyiapkan 5 infrastruktur pendukung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan total biaya pembangunan Rp620,4 miliar yang terdiri dari 1.010 unit kapal dan alat penangkap ikan, 10 integrated cold storage, 2 gudang rumput laut, 36 dermaga apung, dan 450 alat budidaya.

Dengan bantuan-bantuan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (M. Ilham Nofitra/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (66.7%)
  • Senang (33.3%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments