Pemerintah Larang Pemasangan Rumpon di Atas 12 Mil Laut

164
Rumpon yang disita oleh sebuah kapal survei di selatan Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Jumat (9/3), sebagai bukti bahwa alat penjaring ikan tersebut masih ditebar secara ilegal di sepanjang Laut Timor. (ANTARA Foto/Laurensius Molan)

KKPNews, Kupang – Nelayan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat (9/3) lalu menemukan rumpon-rumpon terpasang di atas 12 mil laut di wilayah perairan selatan NTT dan Laut Timor. Keberadaan rumpon tersebut dinilai ilegal karena pemasangan rumpon di atas 12 mil laut tidak diizinkan.

“Beberapa waktu lalu saya sudah koordinasikan dengan pihak Ditjen bagian perizinan di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan hingga saat ini mereka tidak pernah mengeluarkan izin pemasangan rumpon di atas 12 mil laut,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto di Kupang, Kamis (22/3).

Selain itu menurutnya, Pemerintah Provinsi juga tak pernah mengeluarkanb izin serupa. Dengan demikian, Ganef menilai pemasangan rumpon tersebut harus ditertibkan. “Bahkan pemerintah juga mempertegas kembali lewat larangan yang kami keluarkan belum lama ini,” kata Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu.

Beberapa waktu lalu, tim survei minyak dan gas (Migas) Kementerian ESDM menemukan 19 rumpon di Laut Timor. “Tidak lama lagi tim survei tim juga akan menggelar survei sehingga kami berharap ada penertiban lagi yang menjangkau titik lain di sekitar area survei,” tambahnya.

Ganef berpendapat, keberadaan rumpon di atas 12 mil laut dapat menghalau migrasi ikan sehingga merugikan nelayan lokal. Ia menambahkan, umumnya rumpon tersebut dipasang oleh kapal ikan purse seine pelagis besar sebagai alat bantu menangkap ikan. Hal ini karena kapal-kapal tersebutlah yang mengantongi izin operasi di atas 12 mil laut pada WPP-RI 573 dari Provinsi Banten hingga NTT.

“Kapal purse seine pelagis besar ini yang meski ditata kembali karena mereka tidak bisa melaut kalau tidak menggunakan rumpon. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah mengeluarkan izin pemasangannya,” pungkasnya. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terganggu (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Takut (0.0%)

Comments

comments