Pemerintah Bentuk Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan

89
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Tri Hariyanto. Dok. Humas DJPB

KKPNews, Jakarta – Berbagai kasus kematian ikan massal kembali muncul khususnya di perairan umum seperti di Danau Maninjau dan Waduk Cirata. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan ditengarai menjadi penyebab utama kasus tersebut.

Tercatat selama kurun waktu 4 tahun terakhir, di mana puncaknya terjadi pada tahun 2016 terjadi kematian massal ikan di perairan umum. Data menyebutkan dalam kurun waktu tahun 2016, setidaknya total 4.725 ton ikan mati atau sekitar 0,95 persen dari total produksi budidaya KJA air tawar secara nasional.

Jumlah ini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp47,25 miliar (asumsi harga ikan Rp10.000 per kg). Kejadian kematian massal ikan tersebut juga berpotensi menurunkan produksi perikanan budidaya yang berasal dari KJA perairan umum hingga 23,5 persen.

Untuk merespon hal tersebut, pemerintah membentuk Tim Kerja yang berasal dari berbagai elemen. Tim Kerja tersebut yakni Satgas Pengelolaan Usaha KJA di Waduk Cirata yang bertugas melakukan pengawasan, melakukan hal hal antisipatif, dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan pengelolaan usaha KJA di Waduk Cirata. Sedangkan Tim Kerja Penanganan Kematian Massal Ikan bertugas dalam melakukan langkah antisipatif dan pengendalian terhadap kematian massal ikan.

“Tim Kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi dini, menentukan langkah antisipatif dan rekomendasi bagi upaya penanggulan secara komprehensif,” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Tri Hariyanto. (Humas DJPB/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments