Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Amanat Undang-undang

250
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengomandoi penenggelaman 17 kapal secara simbolis di perairan Natuna (10 kapal) dan Tarempa (7 kapal), Minggu (29/10). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menenggelamkan 17 kapal di perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Minggu (29/10) lalu. Meski penenggelaman kapal sudah diamanatkan Undang-undang, nyatanya masih banyak yang tak mendukung dan menganggap kebijakan tersebut sebagai kegilaan dan kebodohan pribadi Menteri Susi.

Berbagai sindiran dan cibiran yang datang ditanggapi Menteri Susi dengan santai. “Penenggelaman kapal dianggap orang bodoh bisa (lakukan). Mungkin memang diperlukan kebodohan untuk menyelesaikan persoalan yang begitu bodoh, karena negara merdeka dimasuki kapal asing puluhan ribu, dibiarkan bertahun-tahun, itu kan kebodohan. Berarti memang perlu penyelesaiannya dengan kebodohan. Begitu pula dengan gila. Karena itu suatu kegilaan negara merdeka dibiarkan dicuri bertahun-tahun maka diperlukan orang gila untuk menyelesaikannya,” ungkap Menteri Susi santai kepada awak media di Jakarta, Senin (30/10).

“Saya tidak masalah dibilang bodoh, yang penting bisa menyelesaikan kebodohan bangsa,” imbuhnya lagi.

Menteri Susi berpendapat, kapal pelaku illegal fishing sudah sepantasnya ditenggelamkan, tidak boleh disita negara untuk kemudian dilelang karena kapal bukti kejahatan tidak boleh dioperasikan kembali. Menurutnya, penenggelaman kapal efektif memberikan deterrent effect (efek jera) kepada para pelaku illegal fishing sehingga dapat mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.

“Disita untuk diberikan pada siapa atau untuk dilelang adalah cara yang tidak benar. Nanti kapal-kapal lunas Vietnam ada di laut, kita tidak bisa bedain lagi mana yang benar kapal pencuri, mana yang kapal sudah jadi milik Indonesia,” tutur dia.

Selain itu menurut Menteri Susi, dalam dokumen United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sudah ditetapkan bahwa bekas kapal pencuri ikan tidak boleh dioperasikan kembali sebagai kapal ikan. “Jadi kalau tidak boleh jalan, berarti pasti dijual lagi. Dilelang. Itu jelas-jelas menyalahi baik ketentuan internasional maupun Undang undang kita, dan rasa keadilan. Bagaimana bisa kejahatan diperdagangkan. Itu tidak boleh plagmatisme ya daripada ditenggelamkan,” jelas Menteri Susi.

Ia menambahkan, hasil lelang atau penjualan kapal juga tidak akan sebanding dengan kerugian yang dialami negara jika kapal tersebut digunakan kembali untuk kegiatan illegal fishing. “Taruhlah (satu kapal) dijual Rp1 miliar, 100 kapal berarti Rp100 miliar. Bagaimana jika dibandingkan dengan hasil tangkapan? 7 juta ton tambahan yang kita makan dalam dua tahun ini saja, kalau 1 kg harganya USD 1, berarti sudah USD700 juta,” ungkapnya lagi.

Terlebih lagi, penenggelaman kapal selama ini telah menunjukkan hasil yang nyata. Di Natuna misalnya, hasil tangkapan ikan nelayan mulai meningkat. “Di Natuna juga di spot yang sama bertahun-tahun di situ, sekarang kalau mancing sebentar saja dapat kakap merah gede-gede,” pungkasnya. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments