Menteri Susi: Garam Impor Hanya untuk Industri

110
Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (22/01). Dok. Humas KKP/Handika Rizki R.

KKPNews, Jakarta – Kebutuhan garam untuk masyarakat Indonesia terus meningkat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dibutuhkan 750 ribu ton garam, sedangkan untuk kebutuhan industri dibutuhkan lebih dari 3 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan impor garam sebesar 2,17 juta ton. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, Senin (22/01).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, KKP sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 mempunyai tugas untuk melindungi nelayan, pembudidaya dan juga petani garam. Namun menurutnya. Impor garam sudah lama dilakukan di Indonesia karena memang industri penggaraman Indonesia belum bisa mencukup kebutuhan.

“Sudah sejak 20 tahun yang lalu Indonesia impor garam. Garam yang di impor harganya hanya Rp600 rata-rata per kg-nya, jauh lebih murah secara nilai ekonomi dibandingkan dengan kalau petani garam memproduksi sendiri,” ungkap Menteri Susi di Jakarta, Selasa (23/01).

Akan tetapi menurutnya, pemerintah akan tetap meng-encourage masyarakat terutama petani garam agar terus berproduksi dan memperbaiki kualitas, sehingga pelan tapi pasti Indonesia dapat meningkatkan jumlah produksi garam, minimal pada angka yang ditargetkan KKP.

“Untuk garam konsumsi saja kita harusnya cukup tidak perlu impor lagi tetapi untuk industri-industri yang memang memerlukan garam impor itu ya harus impor, itu kami bisa mengerti,” tambahnya.

Meskipun demikian, Menteri Susi ingin impor garam tidak dilakukan dengan jumlah yang melebihi kebutuhan pasar. Selain itu, impor juga tidak diperbolehkan saat petambak garam sedang panen karena akan menjatuhkan harga garam petani di pasaran.

“Atas dasar UU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya inilah KKP ikut serta memberikan merekomendasikan kapan dan berapa banyak garam konsumsi yang boleh diimpor. Untuk garam industri, KKP tidak perlu untuk ikut campur karena itu industri sudah jelas memerlukan jumlah garam yang besar dan mereka memerlukan dalam jumlah besar pada saat yang pendek. Nah tentunya ini ditanggulangi dengan garam impor,” terang Menteri Susi.

Akan tetapi, Menteri Susi menilai garam konsumsi tidak perlu diimpor karena dapat dipenuhi dengan garam petambak dalam negeri. (Muhammad Fadel Widyarama/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments