Lindungi Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam, KKP Selenggarakan Diskusi Publik di Medan

57
Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Jumat (9/6) di Balai Pertemuan Nelayan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara. Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Medan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Jumat (9/6) di Balai Pertemuan Nelayan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara. Dalam sosialisasi tersebut hadir Anggota Komisi IV DPR RI, Fadli Nurzal sebagai narasumber.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir para pejabat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, UPTD Dinas KP, UPTD KKP, Aparat Penegak Hukum, serta pemangku kepentingan terkait.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan terwujud pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholders mengenai substansi dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan,” ungkap Tini Martini, Kepala Biro Hukum dan Organisasi KKP.

Menurut Tini, kegiatan sosialisasi perundang-undangan rutin dilakukan setiap tahunnya. Tahun ini (2017) setidaknya telah dilaksanakan sosialisasi di empat lokasi, yaitu Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Sumatera Selatan; dan Sumatera Utara yang tengah berlangsung. Selanjutnya juga akan dilaksanakan sosialisasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan.

Tini juga menyampaikan, KKP telah menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepala Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sebagai turunan dari UU No. 7 Tahun 2006 tersebut.

Adapun Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sosialisasi perundang-undangan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya.

Rifky juga menjelaskan, subjek hukum yang dilindungi dalam Permen ini yaitu nelayan kecil (nelayan dengan ukuran kapal maksimal 10 GT), nelayan tradisional (nelayan yang mempunyai hak perikanan tradisional sesuai budaya dan kearifan lokal), nelayan buruh (nelayan yang menyediakan tenaganya), nelayan pemilik kapal dengan ukuran maksimal 60 GT, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, pemilik lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, pemilik tambak garam dengan lahan paling besar 15 hektare.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi di antaranya penyediaan prasarana usaha, seperti pelabuhan perikanan beserta tempat pelelangan ikan, air bersih, tempat penyimpanan berpendingan, lahan, saluran pengairan; kemudahan memperoleh sarana usaha, seperti kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, BBM, induk, benih, bibit, pakan, pompa air, kincir angin; jaminan kepastian usaha melalui jaminan harga, jaminan pemasaran, alokasi ruang; jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman, melalui pemberian bantuan asuransi nelayan melalui pembayaran premi asuransi oleh pemerintah termasuk jaminan risiko apabila gagal usaha; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, melalui pembebasan biaya penerbitan perizinan (SIUP, SIPI, atau SIKPI) yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil; pengendalian impor komoditas perikanan dan garam, dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis, volume, dan waktu pemasukan; jaminan keamanan dan keselamatan dilakukan dengan memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan, dan; fasilitasi dan bantuan hukum melalui pemberian bantuan hukum dan perlindungan bagi nelayan, terhadap nelayan kecil yang menghadapi permasalahan hukum agar selalu mengedepankan prinsip pembinaan/ penyadaran tanpa selalu melalui proses penegakan hukum (KKP telah melakukan pendampingan pada beberapa daerah seperti nelayan banyuasin, nelayan brebes, nelayan tahuna).

Adapun strategi pemberdayaan yang akan dilakukan di antaranya pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pemagangan, beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kewirausahaan; penyuluhan dan pendampingan melalui pemberian fasilitas penyuluhan dan pendampingan dengan membentuk lembaga penyuluh dan menyediakan tenaga penyuluh; kemitraan usaha dilakukan antara perusahaan dengan skala menengah atau besar dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dan didasarkan pada adanya perjanjian tertulis; kemudahan akses iptek, dilakukan melalui pemberian akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi terkait peluang usaha dan harga komoditas ikan guna memberikan jaminan usaha dan harga bagi nelayan dan pembudidaya ikan; penguatan kelembagaan dilakukan dengan mendorong nelayan, pembudi daya ikan untuk dapat membentuk kelembagaan seperti KUB, kelompok pembudi daya ikan, kelompok usaha garam dan bahkan membentuk kelembagaan yang berbadan hukum.

“Bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam akan ada bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam perencanaan, pendanaan, dan pembiayaan tersebut,” tulis Rifky.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Fadli Nurzal mengungkapkan, pemanfaatan sumber daya ikan harus memperhatikan aspek kelestarian demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam (pelaku utama) meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Menurut Fadli, hal yang harus diperhatikan untuk melindungi nelayan, pembudidaya, dan petambak ikan adalah ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, penangkapan Ikan berlebih (overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut.

Berdasarkan hasil penelitian Balitbang KP, saat ini, permasalahan yang dihadapi pembudidaya Ikan adalah terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau, serta akses pengolah dan pemasar ikan masih mengalami kesulitan, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan belum dapat dimaksimalkan. Adapun permasalahan yang dihadapi petambak garamadalah rentannya terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya, dan petambak garam untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi dan menjalankan usaha mereka secara lebih baik,” pungkas Fadli. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (50.0%)
  • Sedih (50.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments