Lebih Dari 95 Persen Kapal Perikanan Taat VMS

240
Contoh sebaran kapal perikanan hasil pemantauan melalui Vessel Monitoring System (VMS).

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan kapal perikanan menggunakan salah satu perangkat teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS).

Perangkat teknologi yang diwajibkan dipasang di atas kapal-kapal perikanan di atas 30 GT berfungsi untuk memantau kepatuhan kapal-kapal tersebut dalam melakukan kegiatan perikanannya sesuai dengan ijin yang dimiliki. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015
tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Berdasarkan data integrasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sampai dengan tahun 2016 jumlah kapal perikanan yang memiliki izin sebanyak 3.950 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.870 unit telah dipasang transmiter VMS. Ungkap Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Sjarief Widaja, pada konferensi pers Refleksi 2016 dan Outlook 2017 di Jakarta (6/1).

Selanjutnya Sjarief Widjaja menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan terhadap tingkat keaktifan transmiter kapal perikanan yang teregister di Pusat Pemantauan Direktorat Jenderal PSDKP (Puskodal), diperoleh data transmiter aktif sebanyak 2.755 unit (95,99%) dan transmiter tidak aktif sebanyak 115 unit (4,01%).

Beberapa hal penyebab ketidak aktifan transmiter VMS yaitu kapal ikan sengaja mematikan transmiter untuk menghindari pemantauan, kapal ikan dalam kondisi perbaikan (docking), atau dan kapal ikan dalam kondisi rusak.
Berdasarkan hasil pemantauan dilakukan analisis sehingga diperoleh data indikasi pelanggaran sebagai informasi (input) yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas. Rekapitulasi hasil analisa pemantauan selama tahun 2016 menunjukkan sebanyak 633 unit Kapal Ikan yang diduga melakukan pelanggaran. Jenis pelanggaran antara lain beroperasi tanpa SIPI, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran daerah penangkapan ikan, dan pelanggaran pelabuhan pangkalan.

Terhadap perusahaan/pemilik kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran, dilakukan klarifikasi dan tindakan dengan memberikan Surat Peringatan secara bertahap sesuai pertimbangan teknis atas indikasi pelanggaran yang terdiri dari Surat Peringatan -1 ; Surat Peringantan – 2; dan Surat Peringatan – 3. Selanjutnya, bagi perusahaan/pemilik kapal perikanan yang tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, diberikan sanksi berupa pembekuan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan menginformasikannya kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pengawas Perikanan. Pungkas Sjarief Widjaja. (SBO)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (66.7%)
  • Senang (33.3%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments