Langgar Aturan, KKP – TNI AL Tangkap Kapal Latih Politeknik Negeri Pontianak di WPP 711

121

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Satgas 115, Sabtu (28/7) lalu berhasil menangkap Kapal Ikan Indonesia (KII) bernama KM. Borneo Pearl di WPP 711, perairan Desa Ladan, tenggara P. Palmatak, Tarempa, Kepulauan Riau (03°13’ 20’’ U – 106° 15’ 35’’ T). Kapal berbobot 70 GT milik Politeknik Negeri Pontianak tersebut ditangkap kapal TNI AL (KAL) Baruk di bawah kendali Pangkalan TNI AL (LANAL) sekitar pukul 15.15 WIB karena berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Panglima Armada I TNI AL Laksmana Muda Yudo Margono mengatakan, kapal yang mengangkut 12 ABK (Anak Buah Kapal) WNI yang merupakan pegawai, tenaga kontrak, dan mahasiswa Politeknik Pontianak tersebut juga kedapatan membawa spesies hewan yang dilindungi/dilarang yaitu kurang lebih 850 kg hiu jenis Bigeye Thresher. Saat ini kapal dengan alat tangkap bouke ami tersebut berada di Pangkalan TNI AL (LANAL) Tarempa untuk proses lebih lanjut.

“Nantinya akan kita proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Yudo dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Direktur Jenderal PSDKP Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarief Widjaja, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Direktur Operasional Satgas 115 Laksamana Pertama TNI Wahyudi H. Dwiyono, Direktur Pemantauan dan Armada Ditjen PSDKP Gunaryo, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo, Rektor Politeknik Negeri Pontianak Toasin Asha, Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Totok Prasetyo, Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak Selamat Tarno, dan berbagai jajaran lainnya.

Terkait penangkapan ini, Kepala BRSDMKP Sjarief Widjaja telah menginstruksikan seluruh Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah KKP dan meminta seluruh lembaga pendidikan yang berada di luar naungan KKP untuk menaati peraturan dan perundangan yang berlaku dalam mengoperasikan kapal latih dan kapal riset. Contohnya dengan memenuhi persyaratan seperti SIPI, SPB, Crew List, dan ketentuan lain terkait keselamatan pelayaran di laut, serta melarang penangkapan spesies yang dilindungi.

“Kapal-kapal perikanan pemerintah pusat maupun daerah, atau perguruan tinggi yang ingin melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan, harus tetap mengajukan permohonan SIPI kepada Dirjen PT (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP) dan SPB ke syahbandar perikanan kalau tidak mau ditangkap TNI AL, Polair, maupun PSDKP,” jelas Sjarief.

Menurut Sarief, berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan, kapal yang digunakan untuk kepentingan pelatihan, eksplorasi perikanan, dan riset juga termasuk dalam kategori kapal perikanan sehingga harus mematuhi aturan yang berlaku. Jika tidak, maka kapal tersebut dikategorikan sebagai kapal ilegal sehingga harus ditindak.

Sjarief menyayangkan,kapal yang seharusnya dijadikan sebagai sarana belajar tersebut nyatanya juga digunakan untuk tujuan lain, yaitu menargetkan jumlah ikan yang ditangkap. Padahal menurut Sjarief, output kapal latih adalah menciptakan mahasiswa yang terampil bukan berorientasi pada jumlah hasil tangkapan.

Sjarief mengatakan, kejadian ini dapat dijadikan media untuk membangkitkan kesadaran (self awareness) seluruh perguruan tinggi maupun pendidikan menengah di bidang kelautan dan perikanan di bawah binaan Kemenristekdikti maupun KKP bahkan daerah untuk berbenah. Ia pun mengatakan, KKP akan duduk bersama seluruh instansi pendidikan kelautan dan perikanan guna bersinergi menyamakan standar fasilitas, prosedur, dan operasi kapal latih perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang bergabung melalui video conference dari lokasi kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur berpesan agar sinergi yang dilakukan jangan sampai membuka kesempatan bagi kartel pelaku kegiatan illegal fishing melalui berbagai pelanggaran dan kecurangan. Oleh karena itu ia mendorong seluruh instansi pemerintah untuk bertindak tegas dan menjadi contoh bagi masyarakat.

“Jangan sampai institusi ini jadi kartel buat illegal fishing. Kalau kita instansi pemerintah melakukan ini, bagaimana nanti masyarakat? Jadi, saya tetap minta untuk diproses tidak ada dispensasi-dispensasi khusus, tidak boleh ada. Jadi, kita musti evaluasi semua ini, semua harus tunduk pada peraturan yang berlaku saat ini,” tegas Menteri Susi.

Adapun Rektor Politeknik Negeri Pontianak Toasin Asha memohon maaf atas kejadian ini. Ia mengakui ada pelanggaran aturan dalam pelayaran kapal latih kampusnya tersebut.

“Kejadian itu mengagetkan saya. Sebenarnya ini kan sudah berjalan ada surat tugas keluar, surat pelayaran. Tapi ternyata memang masih ada revisi yang belum diselesaikan. Revisi belum selesai tapi sudah berlayar,” tutur Toasin.

Untuk itu, ia berjanji akan segera membenahi kelengkapan kapal sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga memastikan kapal latih tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan bukan untuk kepentingan bisnis.

“Kapal ini untuk pelatihan penangkapan saja, bukan untuk kepentingan bisnis. Kalau ada jual beli tadi itu maka akan kami tindak lanjuti,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar juga berpesan agar stakeholders kelautan dan perikanan meningkatkan kepatuhan. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepatuhan di bidang perikanan memang masih sangat rendah. Pelanggaran biasa terjadi di pengurusan izin kapal, laporan hasil tangkapan, penggunaan alat tangkap, pelaporan muatan kapal, dan sebagainya.

“Jika di darat ada yang melanggar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu cepat-cepat diproses, dibongkar segala macam, di laut kadang-kadang pelanggaran itu dianggap hal yang sepele. Padahal ini hal yang serius karena ini terkait bukan hanya masalah keselamatan, tapi juga sumber daya dan kerugian negara,” tuturnya.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan perlu ditingkatkan melalui pembenahan dan penegakan hukum agar tata kelola perikanan berjalan lebih efektif dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara.

Sebagai informasi, pada gelaran konferensi pers tersebut juga disampaikan keberhasilan penangkapan Kapal Perikanan Asing (KIA) KM. BV 8919 TS berbendera Vietnam pada 5 Juli 2018 lalu. Penangkapan berhasil dilakukan Kapal Pengawas Perikanan Paus 01 di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau. Terkait hal tersebut, Menteri Susi meminta seluruh instansi terkait mewaspadai modus-modus biasa yang digunakan kapal pelaku illegal fishing, terlebih dalam musim ikan seperti saat ini.(AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (50.0%)
  • Marah (50.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments