Kunjungi Jepang, Menteri Susi Bawa Para Dirjen Pelajari Perikanan Jepang

328
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bawa beberapa pejabat setara eselon I dan II KKP untuk pelajari kelautan dan perikanan Jepang. Dok: Humas KKP.

KKPNews, Tokyo – Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Jepang kali ini, tak sekadar untuk membicarakan kerja sama di sektor perikanan dengan negara Matahari Terbit tersebut, tetapi juga untuk mempelajari teknologi dan mekanisme pengaturan perikanan di sana. Untuk itu, dalam lawatannya, Menteri Susi mengajak empat pejabat eselon I dan seorang pejabat eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), guna menggali ilmu di sana. Mereka yang turut serta yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Eko Djalmo Asmadi, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB) Slamet Soebjakto, beserta Kepala Biro Kerja Sama dan Humas (Kepala BKSH) Lilly Aprilya Pregiwati.

“Kita tak perlu berangkat banyak-banyak yang penting efektif. Cukup kita bawa Dirjen-dirjen agar mereka bisa belajar apa-apa yang diperlukan untuk peningkatan di bidang masing-masing demi pengembangan kelautan perikanan Indonesia ke depan,” ungkap Menteri Susi.

Tak hanya mendampingi kegiatan Menteri Susi, beberapa pejabat yang ikut serta juga melakukan kunjungan kerja secara mandiri. Hari ini, Jumat (14/3), Dirjen PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi didampingi Kepala BKSH Lilly Aprilya Pregiwati mengunjungi Japan Fisheries Information Services Center (JAFIC), yaitu lembaga independen yang ditunjuk pemerintah Jepang untuk mengelola sistem informasi data produksi pendaratan ikan di Jepang.

Dalam kunjungan tersebut, mereka disambut oleh Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya JAFIC Shin Fujita. Kepada mereka Fujita menjelaskan, data hasil transaksi jual beli di tempat-tempat pendaratan ikan yang dikelola JAFIC, digunakan Jepang sebagai alat untuk memonitor Total Allowed Effort (TAE) dan Total Allowed Catch (TAC) secara periodik setiap bulan. Apabila TAC atau TAE sudah terlampaui, perijinan penangkapan ikan akan diberhentikan sementara, hingga izin baru maupun perpanjangan izin selesai dilakukan.

Sebagai informasi, TAC adalah jumlah maksimal hasil penangkapan ikan yang diperbolehkan, berdasarkan jenis ikan dan alat penangkapan. Adapun TAE adalah jumlah hari berlayar dan jumlah kapal penangkap ikan yang diperbolehkan beroperasi, berdasarkan alat tangkap tertentu di daerah penangkapan dan waktu penangkapan tertentu.

Menurut Fujita, para pemilik kapal atau nelayan tak langsung melaporkan tangkapan mereka kepada JAFIC. Data hasil transaksi di pendaratan ikan direkam oleh koperasi perikanan Jepang (Fisheries Cooperative Associations/FCA) secara periodik. Data tersebut akan dikirim kepada Perfecture dan Fishery Agency (setingkat Provinsi), Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) melalui Japan Fisheries Information Service Center (JAFIC).

“Kegiatan pendataan produksi pendaratan ikan ini penting untuk menghitung stock assessment melalui TAC dan TAE yang berlaku di Jepang, sebagai instrumen untuk mengendalikan hasil tangkapan jenis ikan tertentu sehingga menjamin sustainability atau keberlanjutan,” ungkap Fujita.

Brahmantya mengungkapkan, Indonesia sebenarnya juga telah memiliki aturan batas maksimal jumlah dan jenis tangkapan ikan yang tertuang dalam Keputusan Menteri KP No. 47 Tahun 2016. Namun menurutnya, Indonesia belum memiliki lembaga independen yang diberikan wewenang untuk mengelola teknologi informasi dan merekam data hasil tangkapan seperti yang dimiliki Jepang. “Hasil studi banding ini tentu bisa kita jadikan bahan pembelajaran,” ungkap Brahmantya.

Brahmantya juga mengapresiasi sistem pengelolaan perikanan di Jepang yang melibatkan semua unsur masyarakat. “Kita dapat mempelajari sistem pengelolaan perikanan di Jepang yang melibatkan semua unsur masyarakat, seperti koperasi perikanan, asosiasi perikanan, peneliti, perguruan tinggi, praktisi perikanan, dan pemerintah daerah dan pusat, termasuk lembaga independen, dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan kita,” tutur Brahmantya.

Di hari yang sama, Dirjen PDSPKP Nilanto Perbowo bersama Dirjen PSDKP Eko Djalmo Asmadi, Brahmantya, dan Lilly juga mengunjungi kantor Mitsui Engineering & Shipbuilding co, Ltd, yaitu sebuah perusahaan desain dan pembangunan kapal di Jepang. Mereka diterima langsung oleh Vice President Mitsui Takaki Yamamoto.

Dalam kunjungan tersebut, Nilanto tertarik dengan kapal multipurpose (serbaguna) milik Mitsui yang menggunakan teknologi canggih. “Saat ini, Indonesia belum punya kapal serbaguna. Nah, kita butuh itu untuk difungsikan dalam berbagai keperluan seperti riset, pendidikan, pengawasan, bahkan untuk keperluan rumah sakit,” terang Nilanto.

Untuk itu, Nilanto mengundang Jepang untuk berinvestasi di Indonesia, dan mendapat sambutan baik dari Yamamoto. “Kami akan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan perkapalan di Indonesia karena kami yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh pesat,” ungkap Yamamoto.

Selanjutnya, rombongan KKP juga melakukan kunjungan ke Tsukiji Fish Auction (Tempat Pelelangan Ikan Tsukiji) untuk mengamati aktivitas pelelangan ikan di sana.

Sehari sebelumnya, Kamis (13/4), Dirjen PB Slamet Subiyakto juga menyampaikan hasil penjajakan kerja sama dengan lembaga penelitian kelautan dan perikanan Jepang, National Research Institute of Aquaculture. Menurut Slamet, Indonesia dapat mempelajari kandungan nutrisi dan pembuatan pakan ikan laut dari lembaga tersebut, setelah keberhasilan mereka membuat pakan ikan red sea bream.

“Ikan red sea bream tidak jauh beda proteinnya dengan baramundi, sekitar 40% lebih, hampir sama. Sangat memungkinkan mengirimkan staf kita untuk magang, training di nutrisi (National Research Institute of Aquaculture),” kata Slamet.

Selain pembuatan pakan ikan, dari kunjungan tersebut, Slamet juga mempelajari peluang pengembangan benih sidat dan penanganan penyakit ikan laut. “Jepang sudah menerapkan vaksinasi dan penanganan penyakit ikan laut. Kita juga bisa contoh dan lakukan. Kita sudah sampaikan kepada Dirjen National Research di sini, mereka sangat welcome,” tukas Slamet. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments