Kronologi Penanganan Kasus MV. Silver Sea 2

112
Kapal MV. Silver Sea 2. Dok. Humas KKP/M. Iqbal
  1. TANGGAL 27 JULI 2015
  • Digitalglobe merilis hasil pantauan satelit (satellite imagery) yang menunjukkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, terjadi aktivitas transhipment kapal MV. Silver Sea 2 (SS2), kapal berkebangsaan Thailand seberat 2.285 GT dengan 2 (dua) kapal penangkap ikan yang diduga berdasarkan analisis kesamaan bentuk dan ukuran merupakan kapal milik PT. Pusaka Benjina Resources.
  • Sejak November 2014, terdapat 42 kapal milik Pusaka Benjina Resources yang tidak kembali dari Fishing Ground Laut Arafura. Diduga tetap beroperasi karena kapal angkut ekspor milik PT. Pusaka Benjina Resources tetap berlayar menuju Arafura untuk mengangkut ikan.
  • Maritime Border Command (MBC) Australia melakukan pantauan udara (airborne surveillance) di Arafura PNG. Pada pukul 07.57 AM, MBC berhasil menangkap aktivitas transhipment SS2 dengan 3 (tiga) kapal perikanan yang diduga kuat kapal perikanan Pusaka Benjina Resources karena pada bagian belakang kapal terdapat tulisan “JAKARTA”. Kapal Pusaka Benjna Resources meggunakan nama “JAKARTA” bagian belakang kapal. Untuk menghindari pantauan pengawas,nama kapal, tanda selar kapal ditutup.
  • Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembanguannya dilakukan di Luar Negeri, SS2 teridentifikasi melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan dan tindak pidana lainnya yaitu :
    • Melakukan transhipment secara tidak sah ditengah laut di wilayah PNG yang merugikan Indonesia ratusan Milyar rupiah;
    • Mengeluarkan ikan dari wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan untuk konsumsi manusia; dan
    • Mematikan VMS selama berlayar.
    • Mematikan AIS selama berlayar.
    • Menggunakan ABK dan Nahkoda Asing sebanyak 100 %.
    • Memalsukan dokumen pelayaran.
    • Melakukan ekspor dan impor barang di luar wilayah Kepabeanan.
    • Kapal perikanannya (Mabiru Grup) tidak melaporkan SPT Tahunan tahun 2012, 2013,2014 dan 2015. Pelanggaran ini sedang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
  1. TANGGAL 29 JULI 2015
  • Kapal tersebut terpantau memasuki WPP NRI 718 Laut Arafura. Setelah memasuki Indonesia, pada tanggal 31 Juli,1 dan 2 Agustus 2015 AIS kapal dalam kondisi mati sampai akhirnya terpantau kembali pada tanggal 3 Agustus di selatan Timur Leste.
  1. TANGGAL 30 JULI 2015
  • Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Laut RI (KSAL) yang berisi permintaan penangkapan SS2.
  1. TANGGAL 31 JULI-12 AGUSTUS 2015
  • KSAL memerintahkan Pangarmabar untuk memeriksa dan menangkap SS2.
  • Pangarmabar sempat kesulitan melakukan penangkapan karena SS2 mematikan AIS pada waktu-waktu tertentu dan berlayar melalui jalur yang tidak biasa dilalui SS2, lebih jauh sekitar 2000 NM.
  1. TANGGAL 12 AGUSTUS 2015
  • KRI TEUKU UMAR-385 berhasil memeriksa dan menangkap SS2 di perairan Sabang, Aceh. Guna keperluan pemeriksaan yang lebih intensif, SS2 di proses hukum lebih lanjut di Pelabuhan Sabang.
  • Pada kapal terdapat 18 orang Nahkoda dan ABK, seluruhnya berkebangsaan Thailand.
  • Pada palkah ikan ditemukan ikan campuran sebanyak 1930 MT.
  1. TANGGAL 12 AGUSTUS 2015
  • Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) mengeluarkan hasil pantauan anomali pergerakan kapal SS2. Kapal SS2 mematikan AIS selama periode 12-29 Juli 2015 saat terpantau di sekitar Dogleg PNG. Pada waktu yang sama terdapat 4 kapal angkut eskpor affiliasi Pusaka Benjina Resources juga berada pada lokasi yang sama dan sama-sama mematikan AIS.
  1. TANGGAL 19 AGUSTUS 2015
  • Satgas Gahtas IUUF bertemu dengan Duta Besar Papua New Guinea untuk Indonesia, H.E. Commodore Peter Ilau di Kedutaan Besar Papua New Guinea untuk Indonesia, Jakarta.
  • E. Commodore Peter Ilau menyatakan bahwa transhipment di tengah laut dilarang menurut Fisheries Act 2015, Papua New Guinea sehingga perbuatan SS2 tersebut melanggar hukum Papua New Guinea.
  • E. Commodore Peter Ilau sepakat membentuk joint investigation penanganan kasus SS2.
  • Satgas Gahtas IUUF bertemu dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Berdasarkan adanya pelanggaran AIS dan dugaan pemalsuan dokumen pelayaran, Kementerian Perhubungan menyiapkan maritime inspector untuk melakukan detil inspection terhadap kapal SS2. Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan untuk mendukung pemeriksaan tersebut.
  1. TANGGAL 20 AGUSTUS 2015
  • LANAL SABANG dan PPNS PSDKP melakukan serah terima penangan kasus SS2 untuk diproses hukum lebih lanjut.
  1. TANGGAL 28 AGUSTUS 2015
  • PPNS PSDKP menetapkan Yotin Kuarabiab (Nahkoda SS2) sebagai tersangka tindak pidana perikanan yaitu:
    • Melakukan pengangkutan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI);
    • Melakukan transhipment secara tidak sah ditengah laut;
    • Mengeluarkan ikan dari wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan untuk konsumsi manusia; dan
    • Mematikan VMS selama berlayar.

Tindak pidana ini juga didasarkan dengan pelanggaran SS2 pada tahun 2013-2014.

  1. TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015
  • Penasehat hukum SS2 (Hendri Rivai dan Rekan) mengajukan gugatan dengan pihak tergugat adalah TNI AL (LANAL SABANG). Gugatan perihal keabsahan penangkapan, penahanan dan penyitaan dokumen SS2 yang selama 29 hari tertahan di Pelabuhan LANAL Sabang.
  1. TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015
  • Penasehat hukum SS2 (Hendri Rivai dan Rekan) mengajukan gugatan dengan pihak tergugat adalah KKP. Gugatan perihal keabsahan penetapan tersangka Yotin Kuarabiab dan Keabsahan Penyitaan kapal, ikan dan dokumen SS2.
  1. TANGGAL 28 SEPTEMBER 2015
  • Sidang pertama gugatan praperadilan SS2 dengan pihak tergugat adalah TNI AL (LANAL SABANG).
  1. TANGGAL 5 OKTOBER 2015 (PUTUSAN PRA PERADILAN DENGAN TERGUGAT LANAL SABANG)
  • Pada tanggal 5 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Sabang, berdasarkan Putusan Hakim Perkara Praperadilan No. 02/Pra.Pid/2015/PN.Sab, telah MENOLAK permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Supachai Singkalvanch (kuasa hukum Mr. Venus Pomprarest selaku Direktur Silver Sea Reefer Co. Ltd) yang diajukan terhadap Pemerintah RI cq. Panglima Armabar cq. Danlanal Sabang. Berdasarkan putusan tersebut, pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sehuingga permohonan praperadilan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)
  1. TANGGAL 20 OKTOBER 2015 (PUTUSAN PRA PERADILAN DENGAN TERGUGAT KKP RI)
  • Selanjutnya, terhadap gugatan pra peradilan dengan tergugat KKP RI, Hakim Pra Peradilan Sabang memutuskan memenangkan KKP RI.
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments