KKP Targetkan Penetapan 7 KSN dan 20 KSNT Tahun Ini

43
Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto saat mengisi “Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut Kawasan Strategis” di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (31/01). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) menargetkan penetapan 7 Kawasan Strategi Nasional (KSN) dan 20 Kawasan Strategi Nasional Tertentu (KSNT) di pulau-pulau kecil terluar pada tahun ini.

Penataan ruang KSN diprioritaskan karena berpengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia hingga pendayagunaan sumber daya alam.

Sedangkan KSNT, menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto merupakan  suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang meimiliki nilai-nilai strategis tertentu di mana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional yang berfungsi untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan.

Dalam “Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut Kawasan Strategis” di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (31/01), Suharyanto memaparkan 7 KSN mencakup kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo (Mebidangro); kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedung Sepur); kawasan perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbang Kertosusilo); kawasan perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takala (Mamminasata); Bima; kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan Batam, Bintan, Karimun.

Dari 7 KSN, tahun ini KKP menargetkan penyelesaian rancangan zonasi 5 KSN yaitu Mebidangro, Kedung Sepur, Gerbang Kertosusilo, Mamminasata, dan Bima.

“Target KKP, bulan Juni ini sudah masuk Kemenkumham rancangan perpresnya,” ungkap Suharyanto.

Untuk menyusun rencana Kawasan Zona Strategis tersebut, KKP menggalang masukan dari sektor lain untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Laut sebagimana yang telah diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. KKP juga akan berkoordinasi dengan pemerintah nasional maupun daerah yang berperan mengeluarkan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

“Upaya harmonisasi meliputi berbagai isu permasalahan yang bernilai penting dan strategis nasional maupun aspek kewenangan pengelolaan di KSN tersebut. Menteri berwenang pada aspek yang bernilai penting dan strategis nasional saja, selebihnya diharmonisasikan dengan pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Dengan dibangunnya KSN dan KSNT ini, KKP berharap bisa menjaga kedaulatan, pertahanan dan negara, memajukan ekonomi dan lingkungan Indonesia agar tidak ada kapal asing yang mencuri ikan, sehingga nelayan Indonesia  bisa memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal. (Garry Achmad/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments