KKP Sosialisasikan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Lampung 

41
Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja didampingi anggota Komisi IV DPR RI, Sudin menyerahkan bantuan untuk nelayan Lampung (20/12) (Foto: Widodo)

KKPNews, Bandar Lampung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) terus menyosialisasikan penangkapan ikan ramah lingkungan untuk usaha penangkapan ikan yang lestari dan berkelanjutan. Setelah sebelumnya dilakukan di berbagai lokasi di Jawa, Papua, dan Maluku, kali ini dilakukan di Provinsi Lampung. Dengan jargon “Ikan Lestari, Nelayan Berseri” acara dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing (20/12).

Menjawab salah seorang nelayan Lampung hadir, Agus, terkait penangkapan ikan yang dilarang dan penangkapan ikan ramah lingkungan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menjelaskan bahwa sebagian wilayah penangkapan di perairan Indonesia cenderung mengawatirkan karena aktivitas penangkapan berlebih dan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti cantrang.

“Tindak akan pernah ada niat dan kebijakan dari pemerintah yang bermaksud untuk menyengsarakan maskarakat. Setuju?” ujar Sjarief, yang dijawab riuh setuju oleh sekitar 450 nelayan yang hadir dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

“Namun kita harus introspeksi bersama. Profesi nelayan harus tetap ada selamanya. Untuk tetap ada, tentunya sumber daya ikannya harus kita jaga kelestariannya. Untuk itu, sudah saatnya kita meninggalkan praktek-praktek yang tidak baik. Kita harus cari ikan secara berkah. Penurunan ukuran kapal (markdown) tidak boleh lagi terjadi. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kita tinggalkan. Secara bertahap kita ganti dengan alat tangkap yang ramah lingkungan,” tegas Sjarief.

Hal senada disampaikan Sudin, anggota Komisi IV DPRRI asal Lampung yang juga hadir pada kesempatan tersebut. Menurutnya pemerintah bersama DPR tidak akan pernah membuat kebijakan yang bermaksud untuk menyengsarakan rakyatnya. Lalu Sudin bercerita pengalaman di Amerika.

“Saya punya saudara di Amerika. Di belakang rumahnya itu laut. Kalau dia mau mancing, boleh ngga? Ngga boleh. Harus ada surat izin memancing. Jika sudah punya izin, ukurannya pun minimal 45 cm, jika tidak, maka akan ditangkap petugas,” ujar Sudin.

“Ini luar biasa. Bersyukurlah kita yang di Indonesia, ikannya masih melimpah. Ini harus kita jaga bersama-sama dengan praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan bantuan KKP berupa alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 310 paket berupa gillnet millenium dan trammelnet dengan sebaran Kota Bandar Lampung (32 paket), Kabupaten Lampung Selatan (35 paket), dan Kabupaten Lampung Timur (243 paket). Disampaikan pula bantuan kapal perikanan sejumlah 96 unit berukuran <30 Gross Tonnage (GT).

KKP juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan untuk 10.139 orang dengan total premi senilai Rp1,77 miliar. Hadir pula 4 orang penerima klaim asuransi nelayan yang mendapatkan santunan sebesar Rp160 juta akibat meninggal dunia dan 1 orang penerima santunan sebanyak Rp200 juta akibat meninggal dunia di laut.

Selanjutnya, KKP juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk fasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan. Tercatat nilai realisasi kredit di Provinsi Lampung untuk nelayan sebesar Rp22,93 miliar dengan jumlah debitur mencapai 328 orang.

“Kepada para nelayan, khusnya nelayan penerima bantuan, saya menghimbau tunjukkan jiwa bahari. Pemerintah telah memberikan perhatian, tunjukkan rasa syukur dengan kerja keras, dan makin giat bekerja. Sumber daya ikan juga harus menjadi manfaat bagi generasi penerus kita secara terus-menerus,” ujar Sudin.

“Saya harapkan, ditangan para nelayan, bantuan akan terus bekembang. Jika saat ini diberikan satu kapal, maka tahun depan bisa berkembang jadi dua kapal dan seterusnya,” tandas Sudin. Untuk itu, tambahnya, peran pemerintah daerah sangat penting untuk turut mendampingi dan memonitor dalam pemanfaatannya.

Hadir pula pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Toga Mahaji, Komandan Pangkalan TNI AL Lampung Kelik Haryadi, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman, Direktur Pelabuhan Perikanan KKP Frits Leinussa, Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung Maszuki Yazid dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Lampung. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments