KKP Serahkan Kartu KUSUKA Bagi Pembudidaya Ikan di Wilayah Sumatera Selatan

100
dok.humas djpb

KKPNews, Makassar –

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) kepada pembudidaya ikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai tahap awal kartu ini diserahkan melalui PT Bank Negara Indonesia/BNI (Persero) kepada sebanyak 794 pembudidaya ikan yang telah tervalidasi di 5 (lima) Kabupaten yakni Takalar, Maros, Bulukumba, Pinrang, dan Kota Makassar. Adapun sisanya akan diberikan secara bertahap setelah proses validasi selesai.

Penerbitan Kartu KUSUKA merupakan bagian upaya KKP dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan bagi pelaku usaha perikanan khususnya pembudidaya ikan yakni melalui penyediaan database yang akurat di bidang kelautan dan perikanan. Penerbitan kartu KUSUKA juga merupakan program KKP dalam mewujudkan sistem satu data melalui single identity bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menyampaikan hal tersebut saat membuka acara sosialisasi asuransi dan penyerahan kartu KUSUKA di Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/9).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Takalar, Kadis KP Provinsi dan Kabupaten, Pejabat BNI Wilayah Sulawesi Selatan, dan ratusan pembudidaya ikan.

“Data base yang disajikan secara online dan terintegrasi menjadi keniscayaan pada saat ini. Ini akan memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam memetakan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan pembudidaya ikan. Salah satunya nanti kartu ini akan menjadi basis data untuk perlindungan bagi pembudidaya ikan melalui program asuransi perikanan bidang pembudidayaan ikan. Di samping itu kartu ini akan menjadi sarana efektif dalam melakukam pembinaan, monitoring, dan evaluasi perkembangan usaha budidaya yang dijalankan,” jelas Slamet.

Slamet juga menambahkan dalam penerbitan kartu KUSUKA ini, KKP bekerja sama dengan BNI. Kerja sama ini penting karena pihak perbankan juga secara langsung menyediakan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil. Hal lain yang tak kalah penting yakni seiring tuntutan persyaratan perdagangan perikanan global yang menuntut jaminan mutu dan keamanan pangan produk, maka kartu KUSUKA dapat menjadi basis awal sistem ketelusuran bagi produk perikanan budidaya di hulu.

Ditanya mengenai nilai tambah bagi pembudidaya ikan, Slamet menjelaskan bahwa pembudidaya yang telah memiliki kartu akan menjadi prioritas utama dalam mengakses dukungan program-program KKP.

“Terkait berbagai dukungan program KKP yang sifatnya langsung ke masyarakat, pasti terlebih dahulu kita akan prioritaskan pemilik kartu KUSUKA, karena ini yang telah terjamin keakuratan database-nya,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan apresiasi kepada BNI yang selama ini turut andil besar terhadap pengembangan usaha budidaya.

“Saya ucapkan terima kasih pada BNI atas support-nya dalam mendukung usaha budidaya, seperti dukungan KUR dan pengembangan berbasis komoditas unggulan seperti kampung bandeng BNI di Karawang. Oleh karenanya, saya berharap CSR BNI bisa terus di dorong, terutama di Sulawesi Selatan ini sebagai produsen perikanan budidaya paling besar,” lanjutnya.

Perlu diketahui, selain sebagai database yang terintegrasi dengan web KKP, kartu KUSUKA ini multiguna bagi kemudahan akses transaksi online, termasuk kemudahan akses pembiayaan seperti KUR.

Raifuddin, salah seorang pembudidaya ikan asal Takalar menuturkan bahwa dengan Kartu KUSUKA diharapkan akan memberikan manfaat untuk keberlangsungan usaha, khususnya sebagai pembelajaran dalam mengelola keuangan agar lebih efektif dan efisien

“Kami merasa senang, apalagi setelah memiliki kartu ini akan dapat prioritas pertama dalam mendapatkan dukungan program pemerintah, selain tentunya nanti akan lebih mudah mengakses bantuan modal seperti KUR dari BNI,” ungkap Raifuddin.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan simulasi penggunaan kartu KUSUKA melalui mini mobile ATM.

Hingga saat ini, KKP telah merilis kartu KUSUKA untuk sebanyak 1.546 pembudidaya ikan, masing-masing tersebar di 4 (empat) provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. (humas_djpb/MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments