KKP Musnahkan Ikan Invasif

372
dok.humas BKIPM

KKPNews, Banten – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melakukan pemusnahan terhadap ikan-ikan berbahaya dan bersifat invasif di Tangerang, Banten. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Kepala BKIPM, Rina bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.

Rina mengungkapkan bahwa Ikan Arapaima gigas, Alligator dan Piranha merupakan ikan yang membahayakan sumber daya hayati ikan di Indonesia. “Kita ambil contoh ikan Alligator yang tahan untuk tidak makan selama beberapa hari, namun bila di suatu tempat tersedia banyak makanan, ikan Alligator akan makan sebanyak-banyaknya. Dengan porsi makan yang sangat besar, cepat berkembang biak dan bisa mencapai usia yang cukup panjang, dapat dipastikan keberadaan ikan Aligator akan mengancam keberlangsungan sumber daya ikan kita. Belum lagi ikan Arapaima dan Piranha” papar Rina di Tangerang (1/3).

Adapun pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di incinerator Instalasi Karantina Hewan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta. Jenis ikan invasive yang dimusnahkan adalah 1 ekor ikan Arapaima gigas seberat 25 kg, 15 ekor ikan Piranha dan 20 ekor ikan Alligator gar.

Kepala BKIPM Jakarta I, Sitti Chadidjah, menerangkan bahwa ikan-ikan invasif ini merupakan hasil penahanan BKIPM Jakarta I pada tanggal 12 Juni 2016 dengan tujuan Banjarmasin. “Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, ikan-ikan yang dimusnahkan tersebut tergolong jenis ikan yang berbahaya, sehingga perlu dilakukan tindakan penahanan oleh petugas BKIPM Jakarta I”, jelas Sitti Chadidjah.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga pemusnahan terhadap beberapa produk pertanian oleh Karantina Pertanian. Kegiatan pemusnahan ini dihadiri oleh 14 anggota tim Komisi IV DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun 2016-2017 ke provinsi Banten tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2017.

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berupaya mengendalikan kemungkinan masuknya ikan yang termasuk kategori jenis asing invasif tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ran Dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu, pemusnahan ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) melalui Undang-undang No.5 Tahun 1994, Indonesia berkewajiban untuk melakukan usaha menghindari introduksi spesies asing invasif (Invasive Alien Species/IAS) melalui kegiatan pengendalian dan pemusnahan IAS yang ternyata merusak ekosistem, habitat hidup, dan keanekaragaman species asli.

Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif untuk mencegah masuknya jenis-jenis asing invasif (hams) tersebut. Dalam kenyataannya jenis ikan asing invasif tidak hanya terdiri dari lima kelompok (Tetraodontidae, Trichomycteridae, Characidae, Esocidae, Electrophoridae) saja. Belum adanya pengaturan terhadap jenis-jenis diluar Permen tersebut diatas, kurangnya pemahaman yang benar tentang IAS, semakin membuka peluang masuknya jenis ikan asing invasif dari jenis yang lainnya.

Penulis : Humas BKIPM || Editor : Marisa Dwi Kusuma Wardani

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (50.0%)
  • Takut (50.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments