KKP Minta Revisi UU Perikanan Perkuat Pembatasan Izin Pemodal Asing

42
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (paling kanan) memberikan cinderamata kepada Dirjen Perikananan Tangkap KKP Sjarif Widjaja (kedua kanan), Koordinator Satgas 115 Mas Achmad Santosa (kedua kiri), Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria (paling kanan), Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor Luky Adrianto (paling kiri) dan moderator Wahyu Muryadi pada acara Diskusi Panel Revisi Undang-Undang Perikanan, Urgensi Revisi Undang-Undang Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (21/5). (dok.humas KKP / Handika Rizki Rahardwipa)

KKPNews, JakartaPeningkatan terjadi pada pasokan ikan lestari sebanyak 12,51 juta ton setelah pelarangan penangkapan ikan secara illegal dan penataan izin perikanan tangkap diterapkan. Dengan hasil yang cukup memuaskan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan agar Revisi Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan mengenai pembatasan izin pemodal asing dalam perikanan tangkap dapat diperkuat. Sebab aturan tersebut sebelumnya baru tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

“Semua yang peraturannya masih dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden akan kami angkat ke permukaan dan diusulkan menjadi UU,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaj di Jakarta pada Senin (21/5).

Terkait UU Perikanan, sebelumnya hasil tangkapan ikan seluruhnya masih diperbolehkan untuk asing. Tetapi sesuai dengan isi dari UUD 1945 hasil perikanan tangkap Indonesia sudah seharusnya menjadi milik nelayan lokal. Sehingga investasi dalam dunia perikanan tangkap harusnya bukan berasal dari luar negeri tetapi dalam negeri.

Sjarief mengusulkan agar investasi asing sebaiknya diarahkan ke sektor hilir agar menumbuhkan nilai tambah seperti pada industri pengolahan, pemasaran, distribusi, penyimpanan, dan budidaya.Sjarief juga menambahkan bahwa penangkapan ikan semestinya menggunakan kapal buatan Indonesia. “Hasil tangkapan ikan pun dapat diolah oleh masyarakatnya sendiri. Sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja pada sektor perikanan,” lanjutnya. (Irna Prihandini / Marisa Dwi Kusuma Wardani)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments