KKP Kembangkan Perikanan di Nunukan Melalui SKPT Sebatik

32
dok.humas DJPT

KKPNews, Sebatik – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kunjungan tersebut, Plt. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), DJPT KKP, Yuliadi yang mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan anggota Komisi IV DPR RI Hj. Kasriyah melakukan peninjauan terhadap fasilitas SKPT Sebatik yang intensif dibangun dan dikembangkan dalam dua tahun terakhir.

Yuliadi mengatakan, pada kurun 2017-208 KKP menggelontorkan anggaran sebesar Rp 82,1 miliar untuk mengembangkan SKPT Sebatik. Sarana dan fasilitas yang dibangun antara lain 60 unit kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, ice flake machine (IFM) kapasitas 10 ton berikut ice compactor, causeway dan trestle PPI Sebatik, fasilitas pelabuhan (berupa kantor administrasi, kantor layanan, tempat perbaikan jaring, balai pertemuan nelayan, toilet umum, ground tank, bangunan ice flake machine, pagar samping dan saluran air), dan integrated cold storage (ICS). Dikembangkan pula fasilitas pendukung berupa bengkel nelayan, kios nelayan, pos jaga, TPI higienis, pagar depan, mess operator, dan guest house yang bersumber dari DAK Provinsi senilai Rp 10 miliar.

Yuliadi juga mengatakan kondisi SKPT Sebatik sebelumnya sangat memperihatinkan. Hal itu terlihat dari trestle yang terbuat dari kayu sudah rusak parah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh nelayan Sebatik. Demikian pula dengan fasilitas pendukung lainnya yang belum ada. Padahal Sebatik adalah beranda terdepan Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

“Nah sekarang kita sudah dapat menikmati causeway dan trestle yang telah dibangun dengan baik. Juga fasilitas lainnya yang saya kira sangat luar biasa. Harapan kami agar semua fasilitas SKPT Sebatik ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan, sehingga kegiatan perekonomian di Sebatik semakin menggeliat dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi nelayan Sebatik,” ungkap Yuliadi.

Yuliadi menambahkan bahwa pembangunan SKPT Sebatik tak lepas dari dukungan penuh DPRRI melalui Komisi IV yang membidangi kelautan dan perikanan. “Komisi IV DPRI adalah mitra KKP yang selalu selaras dalam mewujudkan kegiatan dan anggaran yang sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yuliadi juga mengatakan bahwa selain membangun fasilitas fisik, pihaknya juga sudah melakukan berbagai hal untuk mengoperasionalkan SKPT Sebatik. Di antaranya melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait yaitu nelayan, pengusaha ikan, karantina, bea cukai, perdagangan, imigrasi, dan berbagai pihak lainnya.

“Bahkan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Malaysia sebagai salah satu titik ekspor utama dari sebatik. Kita berjuang bersama untuk mewujudkan SKPT Sebatik sebagai pusat ekspor perikanan di Nunukan,” terang Yuliadi.

Yuliadi, mengatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Wilayah Perairan Indonesia dibagi dalam 11 WPPNRI. Perairan di Kalimantan Utara termasuk Sebatik masuk ke dalam WPPNRI 716.

“WPPNRI 716 memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017, WPP 716 memiliki potensi perikanan sebesar 597.139 ton. Dari angka potensi tersebut, terdapat tiga kelompok jenis sumber daya ikan yang masih bisa dimanfaatkan dengan baik, artinya upaya penangkapan masih bisa dimaksimalkan yaitu kelompok sumber daya ikan pelagis kecil, demersal, dan kepiting,” terangnya.

Berdasarkan data tahun 2018, armada penangkapan ikan di Sebatik di dominasi oleh armada berukuran kecil yaitu 1 – 10 GT sebanyak 465 unit, kapal berukuran 11 – 30 GT sebanyak 80 unit, sedangkan kapal berukuran di atas 30 GT hanya 3 unit. Selain itu melalui intervensi SKPT Sebatik tahun anggaran 2018, mendapatkan bantuan kapal penangkapan ikan dengan ukuran di bawah 5 GT sebanyak 60 unit serta DAK provinsi sebanyak 10 unit.

Sementara itu jumlah nelayan yang memanfaatkan sumber daya ikan di Sebatik sekitar 1.182 orang. “Peran nelayan sangat penting dan strategis dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Perairan Sebatik. Bersama para nelayan pula kita bersama-sama menjaga agar sumber daya ikan tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tuturnya.

“Kita yang bergerak di sektor perikanan, salah satu wujud nyata dari kecintaan dan komitmen kita untuk menjaga lingkungan adalah dengan terus mengembangkan prakter-praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan menjauhi praktek-prakter yang illegal dan merusak,” tambah Yuliadi.

“Saya sangat menghargai perjuangan dan komitmen Bapak/Ibu untuk terus mengembangkan sektor perikanan tangkap di Sebatik yang merupakan etalase atau teras depan Negara Maritim Indonesia. Kita terus kembangkan usaha perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan, tak hanya untuk kita, tetapi juga untuk kehidupan anak-cucu kita kelak di masa yang akan datang,” tegas Yuliadi.

Pada kesempatan yang sama anggota Komisi IV DPRRI Kasriyah mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi upaya KKP untuk mengembangkan SKPT Sebatik. Politisi PPP asli Kalimantan ini menegaskan bahwa ia akan terus berjuang di Komisi IV untuk menggelontorkan anggaran dalam rangka pembangunan perikanan di Nunukan khususnya Sebatik. “Sudah saatnya Sebatik maju pesat berkat perikanan. Ini adalah beranda negara kita,” tegasnya.

Dalam acara tersebut hadir pula Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Amir Bakri, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi, serta pimpinan Cabang PT. Jasindo, PT. Pegadaian, Bank BRI, BPD Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BLU LPMUKP.

Bantuan yang diberikan antara lain kapal perikanan dan alat penangkap ikan sebanyak 60 unit untuk nelayan yang tergabung dalam 10 koperasi serta bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan melalui DAK untuk nelayan yang tergabung dalam 7 koperasi.

Disampaikan pula bantuan permodalan secara simbolis untuk 5 nelayan dan 1 koperasi yaitu Asri dari Bank Mandiri sebesar Rp 75 juta, Koperasi Berkah Bahari Perbatasan dari BLU LPMUKP sebesar Rp 300 juta, Ismail HP dari Bank Kaltimtara sebesar Rp 100 juta rupiah, Marsel dari Bank BRI sebesar Rp 25 juta, Aten dari Bank BRI sebesar Rp 10 juta, dan Ramli dari Bank BNI sebesar Rp 100 juta. Untuk data outstanding kredit sektor perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 hingga bulan Juni sebesar Rp 34,9 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.469. Khusus untuk Kabupaten Nunukan, jumlah outstanding kredit sebesar Rp 8,6 Miliar dengan jumlah debitur sebanyak 383.

Pada kesempatan yang sama disampaikan pula secara simbolis klaim asuransi nelayan sebesar Rp 200 juta kepada Ahmat selaku ahli waris atas nama Nur Nadia Oktari. Juga disampaikan secara simbolis kartu premi asuransi nelayan atas nama Muh. Asril. (humas_djpt)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments