KKP Gencarkan Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Pembudidaya Ikan: Pembentukan Badan Layanan Umum LPMUKP

176
Lahan budidaya udang vaname di Desa Alas Buluh Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dok. Humas KKP/Ade Fitria Nola

KKPNews, Bogor – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sudah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat pembudidaya mengakses pembiayaan. Selain dengan melakukan Pra-Sertifikasi Hak atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan (Pra-Sehatkan), dorongan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pemanfaatan program CSR dan PKBL BUMN, KKP juga membentuk Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

BLU LPMUKP memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 3 Tahun 2017.

Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial menyampaikan, berdasarkan portofolio tahun 2017, target penyaluran dana bergulir sebesar Rp500 miliar dengan rincian untuk usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir sebesar Rp69,5 miliar (14%), usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp80 miliar (16%), usaha pembudidayaan ikan sebesar Rp100 miliar (20%), dan untuk usaha penangkapan (nelayan) sebesar Rp250,5 miliar (50%). (Humas DJPB/AFN)

Baca juga:

KKP Gencarkan Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Pembudidaya Ikan: Program CSR & PKBL BUMN

KKP Gencarkan Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Pembudidaya Ikan: Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat

KKP Gencarkan Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Pembudidaya Ikan: Pra-Sehatkan

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Takut (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments