KKP Fokuskan Program Prioritas Padat Karya

169
Dok. DJPB

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) pada tahun 2018 fokus melaksanakan program prioritas padat karya. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, setiap kementerian harus memiliki program-program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakan ekonomi lokal, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, dalam keterangannya terkait dengan program prioritas DJPB di tahun 2018, di Jakarta (Rabu, 20/02). Slamet menambahkan, tahun 2018 ini anggaran DJPB tetap difokuskan untuk stakeholder sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal ini dapat dilihat dari anggaran DJPB yang dialokasikan untuk stakeholder mencapai 80,04% dan hanya 19,96 % untuk dukungan manajemen.

Anggaran DJPB untuk stakeholder diimplementasikan dalam bentuk program-program prioritas perikanan budidaya, yaitu sarana dan prasarana budidaya meliputi 250 paket minapadi, 20 paket bantuan ikan hias, dan 150 paket budidaya lele bioflok. Kemudian bantuan pakan ikan berupa 50 paket pakan mandiri dan 1 unit pabrik pakan skala medium. Selain itu, melanjutkan pelaksanaan SKPT di 3 lokasi, dukungan benih sebanyak 155 juta ekor dan 425 ribu ekor bantuan induk, serta 8 paket kebun bibit rumput laut. KKP juga akan merealisasikan operasional KJA offshore di 3 lokasi, 5000 Ha asuransi pembudidaya, pembangunan embung 1 lokasi, dan rehabilitasi saluran irigasi tambak/kolam 16 paket, serta dukungan 40 unit excavator.

Slamet juga menekankan bahwa program prioritas DJPB tersebut ditujukan agar dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat dirasakan langsung oleh pembudidaya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip program padat karya menjadi salah faktor dalam menyusun program prioritas lingkup DJPB.

Program padat karya andalan DJPB pada tahun 2018. Menurut Slamet di antaranya adalah kegiatan pembangunan embung, rehabilitasi saluran irigasi/kolam, dan budidaya ikan sistem minapadi. Program tersebut dipilih karena mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakkan perekonomian, dan berdampak luas bagi masyarakat lokal. (Humas DJPB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (66.7%)
  • Terinspirasi (33.3%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments