KKP Berhasil Kelola Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Tiga Pilar Pembangunan

164
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang LAut Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam kegiatan konferensi pers Capaian Kinerja 2017 dan Rencana Kerja 2018 di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/01). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Jakarta – Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 (dua) di dunia dengan panjang 99.093 km. Begitu banyak dan beragam potensi sumber daya pada bidang kelautan dan perikanan yang dapat ditingkatkan seperti pariwisata bahari, jasa kelautan, industri maritim, benda berharga peninggalan sejarah di laut, serta budidaya perikanan. Apabila pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kehidupan generasi mendatang.

Untuk mewujudkan laut yang dapat memberikan manfaat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki visi menjadikan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Visi ini diimplementasikan melalui tiga pilar utama, yaitu kedaulatan (sovereignity), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (Prosperity).

Penerapan tiga pilar terkait dengan peranan dan dukungan pemerintah dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) yang secara langsung menyasar masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta lingkungan laut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mengelola potensi sumber daya alam laut, serta peningkatan kemampuan adaptasi perubahan iklim. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal PRL, Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2017 dan Rencana Kerja 2018 di Kantor KKP Jakarta, Kamis (11/01).

Pada kesempatan tersebut, Brahmantya juga memaparkan prioritas kontraktual tahun 2017 yang telah dilaksanakan PRL. Program tersebut di antaranya:

  1. Pembangunan dermaga apung di 4 lokasi (Pariaman, Indragiri Hilir, Pangandaran, dan Wakatobi) telah selesai;
  2. Struktur concrete (pemecah ombak) di 5 lokasi (Aceh Barat, Padang Pariaman, Pangandaran, Pati, dan Mempawah);
  3. Sabuk pantai di 2 lokasi (Karawang, dan Kotawaringin Timur);
  4. Struktur hybrid di 5 lokasi (Serang, Cirebon, Demak, Rembang, dan Gresik);
  5. Pusat restorasi dan pembelajaran mangrove (PRPM) di Pulau Lusi, Sidoarjo, pembangunan sudah 75 %;
  6. PUGAR (Integrasi Lahan, Pompa, Geomembran, Timbangan, dan Pengangkut Garam) di 15 lokasi (Cirebon, Indramayu, Brebes, Demak, Rembang, Pati, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bima, Kupang, Jeneponto, dan Pangkep);
  7. Pembangunan Gudang Garam di 6 lokasi (Brebes, Rembang, Sampang, Demak, Tuban, dan Kupang) telah diselesaikan;
  8. PUGAR APBN-P (mini hydrolic excavator, truk pengangkut, sarana angkut roda 3, alat uji garam, demplot garam) di 15 lokasi (Cirebon, Indramayu, Brebes, Demak, Rembang, Pati, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bima, Kupang, Jeneponto, dan Pangkep);
  9. Display BMKT di 2 lokasi (Gedung KKP Mina Bahari IV dan Warehouse Cileungsi); dan
  10. SKPT (Morotai di PPI Daeo Majiko, Talaud di PPI Salibabu, dan Mentawai di lokasi BBIP dan PPP Sikakap).

Adapun Program Prioritas tahun 2017 yang dikelola secara swakelola di antaranya:

  1. Penyusunan masterplan SKPT di 2 kawasan (Sabang dan Sumba Timur) telah selesai dan diserahkan kepada DJPB;
  2. Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di 2 kawasan (Jabodetabek Punjur, Batam/Bintan/Karimun) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu di 3 kawasan (Pulau Senoa, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit);
  3. Pembakuan nama pulau-pulau kecil/terluar target 550 pulau di 14 provinsi, validasi 1.370 pulau dan verifikasi 775 pulau, telah ada pencatatan pulau ke PBB sebanyak 16.065 pulau, sedangkan yang belum diverifikasi 513 pulau (kewenangn BIG);
  4. Survey BMKT di 2 lokasi (Natuna dan Karawang ), sudah dilaksanakan dengan melibatkan pihak instansi terkait dan unit kerja lingkup KKP;
  5. Pendataan garam nasional;
  6. Bantuan sarpras wisata bahari target 2 lokasi; pengadaan Perahu Wisata di P. Lusi dan Bintan; pengadaan Papan Nama, Papan Informasi dan Penunjuk Arah di Bintan, Kulonprogo, Bima, dan P. Lusi; pengadaan Gazebo di Sekotong dan Lombar; pengadaan Kano di Sekotong dan Lombar; Penyusunan Masterplan di P lusi dan P. Cemara Besar;
  7. Bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) target 30 kelompok di 12 kabupaten/kota, telah selesai diserahterimakan;
  8. Sertifikasi pulau-pulau kecil target 37 pulau, telah disurvei 37 pulau dan telah disusun dokumen pra sertifikasi di 21 pulau;
  9. Bantuan sarpras di pulau-pulau kecil/terluar; dan
  10. Pemasangan tanda batas kawasan konservasi di 2 lokasi ( Kupang dan Pekanbaru) telah dilaksanakan.

Pada Tahun 2017, selain kegiatan dari anggaran APBN juga ada kegiatan dari anggaran APBNP dengan program Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) yang mengambil di 10 lokasi dalam bentuk kegiatan Jambore Pesisir, Gerakan Bersih Pantai dan Laut, Sekolah Pantai Indonesia dan Lomba Ajang Kreativitas. “Gerakan Cinta Laut bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli dan menanamkan rasa cinta untuk menjaga kelestarian ekosistem laut,” pungkas Brahmantya. (Humas BRSDMKP/AFN).

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (80.0%)
  • Terhibur (20.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments