Kemenperin Dukung Langkah KKP, Ciptakan Daya Saing Industri Perikanan Lebih Kompetitif

93
Dirjen PSDKP KKP Nilanto Perbowo berbicara pada Seminar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema Kedaulatan Laut dan Industri Perikanan di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (19/01). Dok. Humas KKP/Handika Rizki R

KKPNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen untuk menyejahterakan kehidupan nelayan dan masyarakat yang bekerja di bidang perikanan. Terkait kebijakan KKP yang melakukan pengawasan terhadap alat tangkap cantrang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto menilai, penggunaan cantrang perlu diawasi agar tidak merusak biota laut dan sistem produksi ikan. Sebab alat tangkap tersebut bukan saja mengambil ikan, tapi juga biota laut lainnya yang berukuran kecil.

“Penggunaan cantrang yang semena-mena akan membuat overfishing (penangkapan ikan berlebihan) dan destruktif”, ungkapnya dalam gelaran acara diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta, pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, guna memajukan industri perikanan dan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat yang bergelut di dunia perikanan, KKP telah berusaha mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang tidak merugikan melainkan memberikan keuntungan dan dampak yang positif.

Daya saing industri perikanan nasional terus digenjot demi dapat bersaing dengan negara-negara eskportir produk perikanan. Bahkan diharapkan bukan hanya dapat bersaing, namun mampu melampaui industri perikanan negara tersebut.

Kemenperin mencatat, rata-rata utilisasi industri pengolahan ikan masih berkisar 50 persen. Misalnya di industri pengolahan ikan beku, dari kapasitas yang dimiliki mencapai 975 ribu ton, sudah terpakai untuk poduksi sebesar 372.686 ton pada tahun 2016. Sementara itu, produksi industri udang beku tercatat sekitar 314.789 ton pada 2016 dari kapasitas terpasang 500.500 ton.

Saat ini, kelompok bidang usaha industri pengolahan ikan di dalam negeri terdiri dari 674 perusahaan pengolahan udang dan ikan lainnya yang menyerap tenaga kerja sebanyak 337 ribu orang. Selanjutnya, terdapat 44 perusahaan pengalengan ikan yang menyerap 26.400 tenaga kerja.

“Untuk kelompok industri pengolahan ikan, kami inginnya setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Paling tidak ada growth terus di atas 10 persen hingga 2019,” lanjut Panggah. Penguatan performa industri pengolahan ikan ini dipacu untuk ikut berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen.

Selain itu, Kemenperin juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri pengolahan ikan nasional agar mampu lebih kompetitif dengan industri dari negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Bukan hanya itu, Indonesia juga diharapkan mampu melampaui Tiongkok, dengan sektor perikanan nasional yang begitu besar. “Saya yakin Indonesia bisa,” ujarnya.

Panggah menambahkan, selain perikanan, produk rumput laut juga luar biasa. “Karena 85 persen pasokan rumput laut dunia berasal dari Indonesia”, tukasnya lagi.

Saat ini, industri rumput laut sudah ada 35 perusahaan dengan memprosesnya menjadi agar-agar dan produk lainnya.” Untuk itu perlu pembenahan di sektor industri pengolahan rumput lain agar produknya lebih beragam dan menjadi barang jadi, bukan produk mentah dan setengah jadi,” pungkasnya.

Tentu hal ini di dukung dengan kebijakan KKP yang mampu membuat kebijakan yang dapat memberikan dampak positif terhadap para industri perikanan nasional. (M. Ilham Nofitra/MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (60.0%)
  • Terhibur (40.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments