Kantor Satgas Pemberantasan Illegal Fishing Diresmikan

578
Satgas dan KKP

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meresmikan kantor kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Kapal secara Ilegal atau Satgas 115 yang bertempat di Lantai 6, Gedung Mina  Bahari I, Jakarta, Selasa (15/12). Ia berharap Satgas Pemberantas llegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing ini dapat bekerja efektif dan memeberikan ekonomi reward kepada masyarakat Indonesia.

“Kita tidak bisa memberikan rumah atau uang tunai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kita bisa memberikan keamanan laut, ketersediaan ikan cukup di laut Indonesia dan memperbaiki angka pertumbuhan lambat anak-anak Indonesia yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini,” ujarnya.

Menteri Susi menilai yang telah dilakukan oleh pihaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan, dan kementerian terkait lainnya dalam meneggakan hukum di perairan Indonesia meru[akan suatu keberhasilan yang luar biasa dan mendapatkan respon positif dari dunia internasional.

Untuk itu, lanjut Susi, dirinya sangat mengapresiasi segala hal yang dilakukan oleh pihak KKP, Satgas, TNI dalam pemberantasan illegal fishing. Tanpa kerja sama semua pihak yang terkait secara bersinergi, pekerjaan mengamankan laut Indonesia tersebut tidak mungkin cepat bisa dilakukan. Namun, Susi mengingatkan agar Satgas bekerja secara simple dan sederhana seperti “Susinisasi” yang dipakai dalam penyusunan anggaran di KKP.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing, Laksama Madya Widodo mengatakan dengan dilakukannya peresmian gedung atau kantor Satgas 115 dapat menjawab tantangan ke depan dalam memberantas illegal fishing yang sudah sangat marak terjadi di perairan Indonesia.

“Kita akan menekan angka pelanggaran illegal fishing di perairan Indonesia. Semenjak Ibu Menteri menjabat kita merasakan langsung adanya penurunan secara sangat drastic kegiatan tersebut. Tindakan ini luar biasa dampaknya. Kita akan efektif mulai 1 Januari 2015,” tambahnya.

Kegiatan pemberantasan ini, lanjut Widodo, merupakan suatu hal yang extraordinary sehingga diperlukan sinergitas antar lembaga. Agar kegiatan ini lebih efektif dan efisien, Widodo mengungkapkan perlu adanya keterlibatan semua pihak komponen dan institusi dalam penegakan pencurian ikan tersebut.

(RP/DS

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments