Jamin Kemanan Pangan, Pemerintah Sederhanakan Layanan Sertifikasi Perikanan

73
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rina. Dok. Humas KKP

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya penyederhanaan layanan sertifikasi perikanan, terutama untuk produk perikanan yang diekspor. Penyederhanaan itu dengan menggabungkan dua sertifikasi perikanan menjadi sertifikat tunggal yang nantinya mencakup penyatuan sertifikat bebas hama penyakit dan sertifikat mutu.

Penyederhanaan sertifikasi yang dimulai pada Maret 2018 ini ditujukan bagi produk ekspor yang dikirimkan ke negara-negara yang tidak mensyaratkan sertifikasi khusus perikanan. Dengan begitu, ada jaminan keamanan pangan dan ketertelusuran terhadap produk perikanan asal Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina beberapa waktu lalu.

“Penyederhanaan sertifikasi ini diharapkan memudahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi produk perikanan,” ungkapnya.

Penyederhanaan sertifikasi itu juga diberlakukan bagi pengiriman produk perikanan antar area di dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran wabah penyakit perikanan ke wilayah lain.

Rina menambahkan, sertifikasi perikanan memberi jaminan bahwa produk yang diekspor sesuai dengan persyaratan internasional. Sertifikasi diperlukan dari usaha hulu ke hilir, mulau dari usaha budidaya atau penangkapan ikan hingga unit pengolahan. Nantinya proses tersebut berujung pada dikeluarkannya sertifikat kesehatan (Health Certificate / HC). Untuk meraih sertifikat HC ini, diperlukan sertifikasi keamanan pangan (Hazard Analysis Critical Control Point / HACCP) dan Sertifikasi Keamanan Pengolahan (SKP).

Di sektor hulu, pelaku usaha wajib mengantongi sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), cara budidaya ikan yang baik (CBIB) untuk usaha budidaya, serta sertifikasi hasil tangkapan (SHT) untuk perikanan tangkap.

“Selain itu harus dipastikan pada semua rantai produksi sejak dari hulu, dalam hal ini produsen primer termasuk di dalamnya nelayan, pemasok dan supplier, sampai ke hilir yang mestinya saling bersinergi,” tambah Rina.

BKIPM KKP juga mengambil langkah dalam memberikan pemahaman kepada SDM kelautan dan perikanan terkait sertifikat HC. Beberapa waktu lalu, dilaksanakan pelatihan HACCP lingkup UPI Sulawesi Selatan bersama pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi dan skill Quality Control. Rina menilai, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, diperlukan pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berdasarkan data terakhir Pusat Pengendalian Mutu BKIPM, Indonesia memiliki 731 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan dan 2.452 produk yang dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikat HACCP pada 2017. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments