Jaga Keberlanjutan, Pemerintah Atur Strategi Penangkapan Tuna

19
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar memberikan keterangan terkait 3rd Bali Tuna Conference (BTC-3) di Bali, Jumat (1/6). Dok. Humas DJPT

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama International Pole & Line Foundation (IPNLF) sudah menyiapkan strategi terkait keberlanjutan tuna dengan merencanakan strategi penangkapan sementara (Interim Harvest Strategy Framework) dalam konferensi di Bali pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2018. Strategi ini dilakukan untuk mengontrol dan menilai jumlah pasokan perikanan, sehingga bisa ditentukan seberapa banyak tangkapan tuna yang diperbolehkan agar tidak merusak ketersediaan di laut.

Ketua IPNLF John Burton mengatakan, strategi ini menggunakan alogaritma kompleks dan ilmiah sehingga mendapatkan standar yang sudah ditentukan. Lebih lanjut, John Burton mengatakan bahwa strategi ini bisa digunakan sebagai arahan dalam penangkapan ikan, jika persediaan ikan sudah dibawah standar, maka jumlah penangkapan ikan harus dikurangi untuk menjaga keberlanjutan persediaan.

IPNLF sendiri merupakan organisasi non-profit berpusat di London, Inggris yang memiliki visi dan misi mengembangkan, mendukung, dan mempromosikan ikan tuna menggunakan cara one by one yang artinya penangkapan tuna hanya satu ekor menggunakan satu alat untuk sekali melaut. Sejak tahun 2012, IPNLF mempercayai bahwa one by one merupakan cara yang bertanggung jawab bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ikan tuna, terutama pada tuna berjenis mata besar (bigeye tuna), madidihang (yellowfin tuna), dan cakalang (skipjack tuna).

Indonesia merupakan salah satu anggota IPNLF dari 53 anggota yang dimiliki dan tersebar di 33 negara dan sebagian besar merupakan pengusaha tuna salah satunya adalah Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) yang juga bekerjamasa dengan KKP dan Yayasan Masyarakat Perikanan Indonesia (MDPI). Menurut Direktur Jendral Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki strategi untuk mengelola tuna seperti pengelolaan, pasokan, dan kuota, namun strategi tersebut masih berupa strategi versi pemerintah. Strategi baru merupakan hasil diskusi antara pemerintah dan pelaku bisnis serta memaparkan isi yang lebih mendalam. “Ini sebagai bentuk komitmen kita terhadap tuna berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar dunia saat ini,” ujar Zulficar.

Selain itu, strategi yang baru juga membahas jumlah tuna untuk penangkapan dan bagaimana mengontrolnya. Tuntutan pasar global saat ini meminta tuna yang jelas asal usulnya (traceable), tidak melanggar HAM, dan tidak mengganggu pelestarian lingkungan. “Strategi ini merupakan satu langkah ke depan menuju keberlanjutan tata kelola perikanan. Nanti didukung lagi dengan manajemen keterlacakan dan sertifikasi. Kalau ini semua terpenuhi, maka tuna kita bisa mendapatkan harga premium dan pasokan tetap terjaga,” lanjut Zulficar.

Menurut Zulficar Mochtar nilai ekonomi produk perikanan tuna memiliki nilai yang besar. Hal ini bisa terus digunakan, namun tidak melupakan aspek keberlanjutan agar perikanan tuna tetap lestari. Data yang didapatkan dari FAO melalui SOFIA terdapat 7,7 juta metric ton tuna pada tahun 2016 dan spesies tuna ditangkap diseluruh dunia. Pada tahun yang sama Indonesia berhasil memasok produksi tuna, cakalang, dan tongkol lebih dari 16 persen total produksi dunia lebih dari 1,2 juta ton per tahun. Besaran ekspor tuna Indonesia pada tahun 2017 mencapai 198,131 ton dengan nilai 659,99 juta USD.

KKP dan IPNLF juga mendandatangani komitmen bersama dalam konferensi pers di Bali. Para pembeli produk tuna yang termasuk dalam IPNLF mendapatkan harga premium saat membeli produk tuna seperti perusahaan Anova Food, Fish Tales, Followfish, Frinsa Del Noroeste, dan Green World Company. Perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat terdorong untuk mendapatkan sertifikat dari Marine Stewardship Council (MSC).

Dalam proses mendaptkan sertifikat MSC asosiasi perikanan tuna yang didukung oleh IPNLF tidak dipungut biaya “Pemerintah membangun skema agar tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Semuanya gratis,” ujar Zulficar. (Salsabila/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments