Jaga Keberlanjutan Ikan dan Kesejahteraan Nelayan, KKP Bagikan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

83
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja bersama Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Agus Suherman saat memberikan keterangan pada awak media, Kamis ( 7/9). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) akan segera membagikan 7.255 paket alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan di 9 provinsi tahun ini. Sebagaimana diketahui, paket tersebut adalah bantuan pengganti alat tangkap yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan mendukung kesejahteraan nelayan.

Adapun alat tangkap yang akan dibagikan adalah jenis alat tangkap seperti gillnet permukaan, gillnet pertengahan, gillnet dasar, bubu, dan pancing yang diproduksi oleh beberapa pabrik di Rancaekek dan Cirebon. Alat tangkap tersebut rencananya akan didistribusikan ke Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Lampung, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Adapun untuk dua provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara masih dalam proses verifikasi kelengkapan administrasi calon penerima bantuan alat penangkap ikan (API).

“Insya Allah mulai minggu depan kita akan bergerak serentak. Jumlah alat tangkap yang akan dibagikan 7.255 unit. Satu truk itu bisa mengangkut 5 alat tangkap. Jadi total hampir 1.500 truk yang kita butuhkan untuk distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia ini,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/9).

Sjarief menjelaskan, alat tangkap tersebut akan dibawa dari pabrik menggunakan truk-truk, dan dikumpulkan di satu titik. Ia juga menegaskan bahwa alat tangkap akan langsung diberikan kepada nelayan tanpa perantara sehingga tak ada lagi alasan nelayan tak menerima bantuan.

Menurut Sjarief, agar pembagian alat tangkap dapat berjalan lancar dan sesuai target, KKP melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah dan aparat daerah/kabupaten, seperti Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resor daerah penerima. “Tadi pagi kita sudah kick of meeting, rapikan semuanya, dan setelah itu mulai minggu depan kita akan safari bergerak ke semua kabupaten tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan sesuai arahan presiden kita akan menyelesaikan semuanya itu sebelum November 2017,” papar Sjarief.

Alat tangkap ini akan dibagikan dalam 5 tahapan selama 3 bulan. Rencananya, September ini akan disalurkan 1.667 paket dengan rincian 340 paket di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegal, Jawa Tengah pada 13 September; 51 paket di PPN Kejawanan, Jawa Barat pada 15 September; dan 1.276 paket di PPN Lempasing, Lampung, dan PPN Karangantu, Banten pada 20 September – 7 Oktober 2017.

Adapun Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Agus Suherman menyatakan, untuk dapat menerima bantuan kapal, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu pertama, calon penerima merupakan nelayan yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan kartu nelayan; kedua, calon penerima bantuan memiliki kapal pas kecil/pas besar atau bukti pendaftaran kapal perikanan, dan; ketiga calon penerima merupakan pemilik kapal ≤ 10 GT.

“Kita ganti alat tangkapnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nelayan. Jadi nelayan yang sebelumnya menggunakan dogol, arat, atau mungkin juga ada cantrang dalam tanda kutip pukat tarik begitu, kita ganti dengan alat tangkap yang mereka inginkan. Jadi ada gillnet, trammel net, ada pancing rawai, ada bubu ikan, ada bubu rajungan dengan berbagai bentuk dan ukuran,” terang Agus.

Adapun untuk pemilik kapal 10 GT – 30 GT, KKP akan membantu fasilitas pendanaan dan pengembangan usaha melalui gerai permodalan. “KKP sudah punya BLU, Badan Layanan Umum yang dukungan permodalan bagi nelayan kecil,” tambah Agus.

Bagi kapal > 30 GT, KKP juga menyiapkan fasilitasi gerai perizinan untuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan relokasi daerah penangkapan ikan baru.

Perlu diketahui, pelarangan alat tangkap cantrang didasarkan para Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI.

Pemerintah telah menetapkan batas akhir penggunaan alat tangkap cantrang hingga akhir Juni 2017 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.664/DJPT/PI.220/VI/2017, namun diperpanjang hingga 31 Desember 2017 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI.

Sebagai informasi, KKP telah melakukan sosialisasi alat tangkap yang dilarang sejak tahun 2009. Selama tahun 2017, KKP juga telah melakukan dialog dengan pemerintah dan nelayan di berbagai daerah sebagai bentuk sosialisasi dan pendampingan peralihat alat tangkap guna mengubah kebiasaan yang kurang baik di masyarakat.

“Transformasi kultur, budaya (dari alat tangkap merusak kepada alat tangkap ramah lingkungan) yang terjadi di masyarakat, butuh dukungan dari teman-teman media. Teman-teman yang dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal sudah bertransformasi dari dulunya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menjadi yang ramah lingkungan. (Beralih) dari yang secara habitat merusak. Selain (merusak) habitat, alat tangkap tersebut juga menangkap ikan yang bukan sasarannya,” pungkas Agus. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (66.7%)
  • Senang (33.3%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments