Inilah Kewenangan KKP pada Konservasi Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut

153
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Bogor – Sebelum adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mempunyai tupoksi di bidang perikanan dan laut, memang kewenangan pengelolaan ada pada Kementerian Kehutanan dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tetapi setelah adanya pemekaran dan bidang perikanan berdiri sendiri maka kewenangan itu sudah seharusnya berpindah sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar disebutkan bahwa Kehutanan masih sebagai otoritas pengelola (Management Authority). Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, pada acara Focus Group Discussion Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, di Bogor (7/8).

Sesuai dengan UU No.31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan bahwa kawasan konservasi perairan merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya ikan, sehingga tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian utuh dalam pengelolaan sumberdaya ikan secara terpadu. Pengelolaan kawasan laut sebagai bagian dari konservasi perairan adalah mutlak berada pada bagian teknis yang menangani kelautan dan perikanan, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Begitu pula dalam pengelolaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pengaturannya terdapat dalam UU No. 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga menjadi bagian dari kewenangan KKP. Dalam PP No. 60 tahun 2007 pasal 53 juga disebutkan bahwa KKP ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola  (Management Authority) Konservasi Sumberdaya Ikan.

Brahmantya menambahkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan sudah ada Berita Acara Serah Terima 8 KSA/KPA No. BA. 01/Menhut-IV/2009 dan No. BA, 108/MEN.KP/III/2009 tentang serah terima 8 kawasan dari Kemenhut kepada KKP untuk dikelola yaitu Cagar Alam Laut Laut Banda, Kep. Aru Tenggara, Suaka Margasatwa Laut Raja Ampat, Taman Wisata Laut Gili Air, Meno & Terawangan, Taman Wisata Alam Kep. Kapoposang, Taman Wisata Alam Kep. Padaido, Suaka Margasatwa Kep. Panjang, dan Taman Wisata Alam Pieh.

Dengan demikian sebenarnya sudah terdapat kesepakatan bahwa pengelolaan akan diserahkan kepada KKP, akan tetapi dalam realisasi di lapangan banyak terdapat regulasi yang tumpang tindih dan perlu dicermati sebagai pertimbangan mengenai kewenangan pengelolaan konservasi agar berjalan secara harmonis antara KKP dan KLHK. Berdasarkan hal tersebut diatas KKP bersama Komisi IV DPR-RI memprakarsai untuk penyusunan Rancangan Undang-undang Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

“Kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap inisiatif Komisi IV DPR-RI yang telah memprakarsai penyusunan RUU Revisi UU Nomor 5/1990 tentang KSDAHE. Diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam penyelenggaraan konservasi perairan di Indonesia, khususnya terkait dengan penyelarasan kewenangan, menghilangkan dualisme otoritas, dan efektifitas penegakan hukum,” pungkas Brahmantya. (Humas PRL/AFN)

 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments