Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tuna dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Tangkap

896
piyunganonline.org

Bandung (22/10) – Tuna, cakalang, dan tongkol merupakan salah satu komoditi utama Indonesia dalam persaingan industri hasil laut dunia. Namun, eksploitasi terhadap 3 spesies ini membuat Indonesia harus menelan pil pahit, karena terjadi penurunan stock ikan ini di perairan Indonesia.

Menggiurkannya bisnis hasil laut membuat geliat industri perikanan kini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, produksi tuna-cakalang-tongkol (TCT) dunia sebesar 6,8 juta ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi lebih dari 7 juta ton. Sementara itu, produksi rata-rata TCT Indonesia periode 2005- 2012 adalah sebesar 1.033.211 ton.

Hal ini membuat Indonesia memasok lebih dari 16 % produksi TCT dunia. Selanjutnya, pada tahun 2013, volume ekspor tuna, cakalang, tongkol mencapai sekitar 209.410 ton dengan nilai USD$ 764,8 juta (Ditjen P2HP, 2014). Disamping itu, Indonesia juga merupakan negara kontributor produksi terbesar diantara 32 negara anggota RFMO Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dengan rata-rata produksi tahun 2009-2012 sebesar 356.862/tahun (25,22%).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Narmoko Prasmadji dalam Pertemuan Konsultasi Nasional tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tuna dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Tangkap di Bandung mengatakan produksi perikanan tuna, cakalang dan tongkol telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produksi perikanan nasional Indonesia. Dengan total produksi TCT tahun 2005-2012 rata-rata sebesar 1.033.211 ton/tahun, perikanan TCT tersebut memberikan kontribusi produksi sekitar 20% dari total produksi perikanan tangkap nasional.

Konservasi TCT

Narmoko menjelaskan sumberdaya perikanan tuna dikenal sebagai salah satu komoditi perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting di dunia dan saat ini masih dimanfaatkan eksploitasinya oleh banyak negara. Status stock beberapa spesies tuna dunia diketahui telah mengalami penurunan dan overfishing sehingga melalui forum Regional Fisheries Management Organizations(RFMOs), banyak negara bersepakat untuk terus mengupayakan perlunya tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan ini secara berkelanjutan.

Konsesus bersama ini mengemuka setelah isu-isu global perlunya tindakan pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan dunia semakin menguat dan menjadi perhatian bersama bangsa-bangsa di dunia. Salah satunya pasca disahkannya ketetapan United Nation Convention of the Law of of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 yang diikuti oleh ketentuan turunan lainnya, seperti Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995 dan United Nation of Implemeting Agreement (UNIA) 1995. Sejumlah ketentuan internasional tersebut telah diadopsi oleh Indonesia sehingga memberikan peluang dan tantangan agar Indonesia mampu memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan baik di wilayah Perairan Nusantara, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) bahkan sampai peluang pemanfaatan di laut lepas.

“Menyadari besarnya tantangan dalam pengelolaan TCT guna mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, sudah tiba waktunya bagi pemerintah pusat dan provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya TCT membangun kolaborasi dan sinergi yang produktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mencanangkan pelaksanaan pengelolaan TCT secara berkelanjutan,” ujar Narmoko.

Pemerintah Pusat dan Daerah juga harus bersatu padu dan bekerjasama dengan pelaku industri penangkapan dan pengolahan TCT di seluruh Indonesia. Hal ini penting, karena berdasarkanarticle 6.1 CCRF 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk pengelolaan perikanan tuna telah diwujudkan dalam kerjasama dan peran aktifnya di RFMOs. Selain itu juga, dalam upaya membangun komitmen nasional, Indonesia telah sukses dalam menyelenggarakan Bali Tuna Conference pada tahun 2014 lalu.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan nasional dalam rangka melindungi kepentingan perikanan TCT di Indonesia yaitu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol di Indonesia.  Dengan ditetapkannya kebijakan ini, untuk kebutuhan implementasi di lapangan secara nasional tentunya perlu diawali penyampaian sosialisasi ke para pemangku kepentingan perikanan tuna baik dari unsur Pemerintah (Pusat dan Daerah), asosiasi perikanan, pelaku usaha dan lain-lain.

Peningkatan daya saing produk perikanan

“Terkait isu peningkatan daya saing produk perikanan tangkap telah menjadi fokus juga bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi tuntutan pasar produk perikanan yang semakin ketat. Indonesia saat ini tengah mengupayakan dapat memenuhi tuntutan pasar ekspor produk perikanan Indonesia, khususnya ke Uni Eropa. Persyaratan ekspor tersebut sangat terkait erat dengan aspek keamanan pangan (food security) dan aspek traceability (ketertelusuran) kegiatan IUU Fishing,” papar Narmoko.

Negara pasar tujuan ekspor produk perikanan telah mengeluarkan kebijakan market trade measure yang dalam pelaksanaannya terdapat persyaratan yang ketat sebelum produk perikanan masuk ke negara-negara pengimpor seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Salah satunya adalah dari Uni Eropa melalui dikeluarkannya EC Regulation No. 1005/2008, dimana sejak 1 Januari 2010 semua produk hasil tangkapan ikan di laut yang dipasarkan oleh Indonesia ke Uni Eropa wajib disertai dokumen Catch Certificate (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan/SHTI), yang menjamin bahwa produk perikanan tersebut bukan merupakan hasil kegiatan IUU Fishing.Implementasi SHTI tersebut dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten  dibantu 32 UPT Pusat/Daerah selaku Otoritas kompeten Lokal.

Lebih lanjut Narmoko mengatakan, penerapan SHTI juga, sesuai dengan rekomendasi Uni Eropa, telah dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien melalui pemanfaatan Sistem Basis Data Terintegrasi pengelolaan Perikanan Tangkap (Database Sharing System). DSS ini bisa digunakan sebagai Tools pengendalian internal pengelolaan sumberdaya perikanan nasional serta memudahkan petugas verifikasi penerbitan SHTI sehingga produk yang akan diekspor ke Uni Eropa bebas dari kegiatan IUU Fishing.

Seiring dengan meningkatnya ketentuan dan aturan pasar yang terus berkembang, aspek keberlanjutan produk yang diekspor harus memenuhi standar persyaratan mutu produk. Hasil inspeksiFood and Veterinary Office of DG Health and Consumers (FVO-DGSANCO) Uni Eropa pada tanggal 25 Februari – 7 Maret 2013 merekomendasikan perlunya sistem jaminan mutu produk perikanan Indonesia.

Rekomendasi tersebut menekankan kepada Indonesia agar dapat melaksanakan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang bersifat regular terhadap kapal-kapal penangkap/pengangkut ikan yang ikan hasil tangkapannya digunakan sebagai bahan baku produk perikanan yang diolah di Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk selanjutnya di ekspor ke Uni Eropa. Upaya peningkatan mutu hasil tangkapan ikan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Atas Kapal dan/atau Tempat Pendaratan Ikan.

Sebagai negara yang memiliki lebih dari 90% nelayan skala kecil, Indonesia saat ini berupaya mengimplementasikan Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries (VGSSF) in the Context of Food Security and Poverty Eradication) dalam rangka untuk menjamin dan meningkatkan peran perikanan skala kecil untuk tercapainya kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, terkait kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai moratorium dan transhipment diharapkan dapat memberikan angin segar bagi nelayan dalam mendapatkan hasil tangkapan terutama ikan komoditi ekspor seperti TCT.

Pasalnya, dengan adanya kebijakan ini nelayan lokal semakin diuntungkan, ikan melimpah dan hasil tangkapan lebih banyak. Sehingga pendapatan nelayan tradisional lebih besar dibandingkan sebelum adanya kebijakan moratorium izin kapal ini, mengingat banyak ikan Indonesia yang dikeruk oleh kapal asing dan dibawa ke negara mereka masing-masing.

Narmoko mengakui penerapan moratorium izin kapal eks asing dan pelarangan transhipment di tengah laut memberi dampak positif untuk keberlanjutan sumber daya ikan. Dengan adanya penerapan kebijakan baru ini, para perusahaan tangkap ikan harus melakukan pelayaran kembali ke pelabuhan, sehingga ikan yang masuk dan keluar dapat tercatat dengan baik, sebagai bahan kebijakan untuk keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

Pertemuan Konsultasi Nasional

Guna menghimpun berbagai pandangan atas kegiatan implmentasi kebijakan pengelolaan perikanan tuna dan implementasi kegiatan peningkatan daya saing produk perikanan tangkap melalui sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) dan Cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dari perspektif semua pemangku kepentingan/stakeholder terkait Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Nasional tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tuna dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Tangkap, 22-24 Oktober 2015 di Bandung.

“Hasil rumusan/rekomendasi dari kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan perikanan tangkap lebih lanjut dan diharapkan dapat di implementasikan untuk kebaikan perikanan nasional kedepan,” tutup Narmoko. SA

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments