Ikan dari Luar Negeri Harus Kantongi Izin Karantina

80
Dok. Kumparan

KKPNews, Padang – Puluhan kilogram ikan kering dari luar negeri yang tidak memiliki izin dimusnahkan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang, Sumatera Barat. Kepala SKIPM Padang Rudi Barmara mengatakan, ikan kering yang dimusnahkan tersebut tidak memiliki izin dan merupakan ikan yang dibawa oleh wisatawan asal Malaysia dan Singapura melalui Bandara Internasional Minangkabau.

Sejak Februari hingga Juli 2018 BKIPM Padang telah melakukan penyitaan barang yang dibawa oleh wisatawan berupa ikan kering mulai dari ikan teri hingga ikan asin. Selain ikan teri dan ikan asin, wisatawan juga membawa cumi-cumi dan udang.

“Ikan yang tidak memiliki sertfikat kesehatan dari negara asalnya berpotensi menyebarkan penyakit dan tidak terjamin mutunya,” ungkap Rudi Barmara.

Beliau menambahkan, mengantongi izin dan sertifikat kesehatan dari negara asalnya sangat diperlukan untuk setiap ikan yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia. Apabila tidak memiliki izin dan sertifikat, makan ikan-ikan yang dibawa oleh para wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia dan akan disita.

“Kita tidak fokus kepada berapa jumlah ikan yang diamankan, akan tetapi potensi penyebaran penyakit yang dibawa ke ikan tersebut. Satu ekor ikan yang dibawa ke Indonesia harus mengantongi sertifikat kesehatan,” ujarnya.

Para wisatawan yang membawa ikan dari negara asalnya akan diberikan waktu tiga hari untuk membawa kembali ikan tersebut ke negara asalnya, namun karena tidak segera melakukan pengembalian ke negara asal maka ikan tersebut dimusnahkan.

Ikan yang sudah mengantongi sertifikat kesehatan, beratnya tidak boleh melebihi 25 kilogram karena jika melebihi berat tersebut, maka ikan tersebut termasuk kedalam ikan impor.

Impor ikan dari luar negeri hanya boleh dilakukan dibeberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Belawan Medan, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, Batu Ampar Batam, Soekarno Hatta Makassar, dan Tanjungwangi di Banyuwangi.

Sementara untuk bandara, impor ikan hanya boleh dilakukan diseluruh bandara Internasional saja serta di pos pemeriksaan lintas batas di Enikong dan Merauke. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 46/Permen-KP/2014 tentang pengendalian mutu dan kemanaan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (Faizah Salsabila/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments