Hari Kemerdekaan, Pemerintah Tenggelamkan 125 Kapal Pelaku Illegal Fishing

68
DOK.HUMAS KKP

KKPNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas 115 kembali menenggelamkan 125 Kapal pelaku Illegal Fishing serentak di 11 (sebelas) lokasi di seluruh Indonesia. Penenggelaman dalam rangka hari kemerdekaan tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (20/8).

“Kita juga ingin nilai-nilai kedaulatan ini mewarnai hari kemerdekaan kita. Ini merupakan sumbangsih dari berbagai lembaga, terutama di bawah Satgas 115, PSDKP KKP, Bakamla, TNI AL, Polri, dan Kejagung, bahwa penegakkan hukum dan perlindungan sumber daya laut ini sangat penting bagi kita,” ujar Menteri Susi dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (21/8).

Lebih lanjut Menteri Susi menjelaskan, penenggelaman ini sengaja dilakukan bertepatan pada momen hari kemerdekaan Indonesia sebagai manifestasi dari upaya memberikan pesan kemerdekaan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan sumber daya perikanan Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Susi juga menekankan pentingnya kerja sama dan konsolidasi diantara instansi dalam menindak tegas pelaku illegal fishing, terutama unsur Satgas 115 yakni KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. “Setiap saat kita bisa terus improve dan membangun konsolidasi agar lebih intens lagi,” tambah Menteri Susi.

Penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk 116 kapal dan berdasarkan penetapan pengadilan untuk 9 kapal. Kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas merupakan kapal perikanan berbendera asing dengan jumlah 120 kapal, sedangkan kapal berbendera Indonesia berjumlah 5 kapal. Kapal berbendera asing terdiri dari Vietnam berjumlah 86 kapal, Malaysia berjumlah 20 kapal, dan Filipina berjumlah 14 Kapal. Adapun rincian jumlah kapal yang ditenggelamkan di setiap lokasi penenggelaman yakni Pontianak 18 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna/Ranai 40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, dan Tarempa/Anambas 23 kapal.

Menteri Susi memimpin penenggelaman kapal di 11 lokasi dari Perairan Kema, Bitung, Sulawesi Utara.

Kota Bitung dipilih sebagai pusat komando penenggelaman disebabkan oleh beberapa alasan. Diantaranya, wilayah perairan Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah merah illegal fishing karena menjadi fishing zone kapal-kapal pencuri ikan dari beberapa negara untuk mengambil kekayaan sumber daya perikanannya yang kaya, terutama komoditas tuna dan cakalang.

“Saya mengingatkan Bitung, dulu merupakan satellite home base illegal unreported and regulated-nya negara lain. Selama beberapa dekade, General Santos mempunyai ekspor tunanya sampai 2 koma sekian miliar dollar. Apa yang Bitung dapatkan?,” tegas Menteri Susi.

Oleh karena itu, banyak kapal-kapal pelaku lllegal fishing berbendera asing yang ditangkap karena melakukan illegal fishing di perairan Sulawesi bagian utara.

Komando penenggelaman di Bitung ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi aparat penegak hukum, antara lain TNI AL, POLRI, Pengawas SDKP KKP dan Bakamla untuk meningkatkan pengamanan wilayah kedaulatan NKRI.

“Kita menandakan sebuah urgensi bahwa persatuan, kesatuan, integritas itu bisa membangkitkan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi, untuk bisa terjadi,” tutur Menteri Susi

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memang memerlukan cara yang tidak biasa. Namun yang tidak biasa tersebut sebetulnya merupakan amanah undang-undang. “Tinggal kita mau atau tidak. Tidak mungkin lebih dari 70ribu kapal masuk ke Indonesia kalau tidak ada oknum. Saya mengerti untuk memangkas tidak mudah. Maka dari itu konsolidasi diperlukan,” tambahnya lagi.

Kapal-kapal yang ditenggelamkan tersebut sebelumnya ditangkap oleh unsur-unsur Satgas 115, yaitu TNI Angkatan Laut (TNI AL), Polair Baharkam Kepolisian RI (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Ditjen PSDKP KKP karena melakukan berbagai tindak pidana di bidang perikanan, yakni menangkap atau mengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tanpa SIUP, menangkap ikan di WPPRI tanpa SIPI, mengangkut ikan tanpa SIKPI, dan menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak lingkungan.

Hingga saat ini, jumlah kapal pelaku illegal fishing yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014 adalah sebanyak 488 kapal, dengan rincian Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa negara 1 kapal. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments