Dorong Pertumbuhan Industri Kapal Penangkapan Domestik, KKP Permudah Perizinan

57
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, pada tanggal 1-3 November 2017. Dok. Humas KKP

KKPNews, Jakarta – Guna mempercepat pertumbuhan industri kapal penangkapan ikan dalam negeri (domestik), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat perizinan kapal. Bahkan pemerintah mengeluarkan Surat Edaran yang membebaskan segala bentuk perizinan bagi nelayan dengan kapal kecil berukuran <10 GT.

“Nelayan dengan kapal di bawah 10 GT cukup melakukan pendaftaran kapal, tak perlu urus izin-izin lagi. Ini bagian dari affirmative policy yang KKP lakukan untuk ekonomi skala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” tutur Menteri Susi di sela kunjungan kerjanya ke Jepang, Rabu (01/11).

Adapun untuk kapal berukuran di atas 30 GT, sebelum melakukan penangkapan ikan harus mendapatkan persetujuan pengadaan kapal terlebih dahulu. “Selama ini kan pemahamannya salah. Seharusnya, sebelum suatu perusahaan melakukan penangkapan ikan, maka untuk kapal di ukuran >30 GT, dia harus mendapatkan persetujuan pengadaan kapal, dan setelah mendapatkan persetujuan tersebut baru diperbolehkan untuk membuat kapal,” terang Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, setelah mendapatkan izin pembuatan kapal barulah selanjutnya pemerintah akan menetapkan alokasi penangkapan (fishing ground) sesuai dengan alat tangkap yang digunakan kapal tersebut. Izin ini diperlukan untuk mengendalikan agar tidak terjadi over fishing menyusul semakin banyaknya kapal di laut Indonesia.

“Banyak kapal berizin daerah (Provinsi) di bawah 30GT yang sejatinya berukuran 40, 70, bahkan 100 GT. Mereka melakukan pemalsuan dokumen dengan mengecilkan ukuran kapal yang disebut atau mark down. Hal ini juga merugikan negara karena mereka menghindari PNBP yang seharusnya mereka bayarkan bila mereka berizin pusat,” tambah Menteri Susi.

Menteri Susi juga membeberkan, untuk menghindari ketatnya pengecekan izin di pusat guna mencegah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, tak jarang pengusaha membuat kapal dalam jumlah yang tidak terkontrol dan melakukan berbagai cara dalam melobby oknum untuk mendapatkan izin daerah. Namun ketika dilakukan pengecekan oleh penegak hukum di laut, banyak ketidaksesuaian dokumen dengan keadaal riil kapal, sehingga harus dilakukan pengukuran ulang kapal oleh Kementerian Perhubungan.

“KKP sadari bahwa banyak pengusaha yang masih bersikeras melobby media dan instansi pemerintah lainnya untuk ingin beroperasi seperti sebelum reformasi kebijakan KKP. Ini berarti memang mereka tidak mau turut dengan regulasi dan pembenahan yang sedang dilakukan,” ujar Menteri Susi.

Menteri Susi menegaskan, KKP tak akan berkompromi dengan orang-orang yang selama ini melakukan pencurian kekayaan negara. “KKP ingin sektor perikanan tumbuh, namun dengan kapasitas yang berkelanjutan, legal, dan merata. Tidak hanya pengusaha yang itu-itu saja,” pungkasnya. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments