Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nelayan, KKP Bangun Fasilitas Fisik

87
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja saat diwawancarai salah satu media mengenai rencana program kerja DJPT tahun 2018, Kamis (11/01). Dok. Humas KKP/Joko Siswanto

KKPNews, Jakarta – Sejalan dengan program Nawacita ke-3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2017 telah membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 4 lokasi, yaitu Natuna, Saumlaki, Merauke, dan Sebatik.

Untuk memajukan nilai hidup nelayan, DJPT juga melaksanakan program penataan kampung nelayan di 10 lokasi yaitu Kota Serang (Banten), Kab. Sambas (Kalimantan barat), Kab. Banyuasin (Sumatera Selatan), Kab. Lamongan (Jawa Timur), Kab. Sukabumi (Jawa Barat), Kota Tegal (Jawa Tengah), Rembang (Jawa Tengah), Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), dan Kab. Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Keadaan perkampungan nelayan yang memprihatinkan menjadi latar belakang dilaksanakannya program ini. Tujuannya agar tercipta kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan.

Tak hanya kampung nelayan yang dibenahi. Sebanyak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 20 lokasi juga direvitalisasi agar menjadi TPI yang bersih dan higienis. Revitalisasi TPI ini, kata Sjarief, sekaligus mengajak nelayan dan para stakeholder perikanan untuk berpikir tentang pengelolaan produk perikanan, mulai dari proses penangkapan, penanganan di atas kapal, pembongkaran dan pemasaran ikan yang tidak menerapkan prinsip jaminan mutu.

“Mutu ikan menjadi sangat penting dalam bisnis perikanan. Tidak saja agar produk yang dikonsumsi higienis dan menyehatkan, yang tak kalah penting mutu ikan sangat berkaitan dengan nilai jual yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, dalam gelaran konferensi pers, Kamis (11/01) di Jakarta.

Menurutnya, TPI higienis tahun 2017 dibangun di 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah (PP Paotere, PP Sodohoa, PP Bajomulyo, PP Lempasing) dan 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat (PPS Bitung, PPS Cilacap, PPS Kendari, PPN Brondong, PPN Karangantu, PPN Kejawanan, PPN Kwandang, PPN Palabuhanratu, PPN Pemangkat, PPN Prigi, PPN Sibolga, PPN Sungailiat, PPN Tanjung Pandan, PPN Ternate, PPP Teluk Batang).

Selain itu, pengembangan pelabuhan perikanan prioritas juga dilakukan di 9 lokasi yaitu PPN Ambon, PPN Ternate, PPN Pemangkat, PPN Pengambengan, PPN Palabuhanratu, PP Pondok Dadap, PP Untia, PP Cikidang dan PP Jayanti.

DJPT juga membangun TPI Perairan Darat di 5 lokasi, yaitu Perairan Darat Kampar, Kampar; Perairan Darat Musi, Musi Banyuasin; Perairan Darat Mahakam, Kutai Kartanagara; Perairan Darat Kapuas, Kapuas Hulu; dan Perairan Darat Asahan, Samosir.

Untuk menerapkan rencana pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, DJPT membentuk lembaga pengelola perikanan di WPPNRI yang berada di PPS Cilacap, PPN Brondong, PPN Pemangkat, PPN Ambon, PPN Tual, PPN Ternate, PPS Kendari, PP Untia, PPS Bitung, PPS Bungus, dan PPS Belawan. (Humas DJPT/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments