Dorong Nelayan Melaut, KKP Gulirkan Bantuan dan Bedah Rumah di Wakatobi

29
Direktur Perizinan dan Kenelayanan Saifuddin dan anggota komisi IV DPR RI Umar Arsal menyerahkan bantuan ke nelayan Sulawesi Tenggara (22/12) (Foto: Lukman)

KKPNews, Wakatobi – Potensi perikanan Indonesia tercatat semakin melimpah dari tahun ke tahun. Peningkatan stok ikan ini merupakan dampak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi aksi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan, pada tahun 2013 potensi perikanan kita tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan hasil yang menggembirakan tercatat pada tahun 2016 menjadi 12,5 juta ton.

“Di samping itu, keberhasilan memberantas IUU Fishing serta pembenahan perizinan sebagai bagian penting dari misi untuk mewujudkan kedaulatan dan keberlanjutan, mewujud nyata dengan diusurnya kapal-kapal asing dari perairan kita. Kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing kita tenggelamkan. Bahkan berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2016, sudah ditegaskan bahwa usaha penangkapan ikan tertutup untuk asing, artinya ikan Indonesia hanya untuk nelayan Indonesia,” ujar Direktur Perizinan dan Kenelayanan Saifuddin dalam kunjungan kerja KKP bersama Komisi IV DPRRI di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Sombu Dive Kabupaten Wakatobi (22/12).

Di samping Saifuddin yang mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja yang berhalangan hadir, pada kesempatan tersebut hadir pula anggota Komisi IV DPR RI dapil Sulawesi Tenggara Umar Arsal, Bupati Wakatobi Bapak Arhawi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Askabul Kijo, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Keberhasilan menegakkan pilar kedaulatan dan keberlanjutan, harus diimbangi dengan keberhasilan menegakkan pilar kesejahteraan, karena sejatinya segala upaya yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Untuk itu, KKP dengan dukungan penuh Komisi IV DPRRI dan pemerintah daerah, memberikan bantuan untuk nelayan Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Wakatobi,” tegas Saifuddin.

Sebanyak 48 unit kapal perikanan beragam ukuran diterima oleh nelayan yang tersebar di 9 kabupaten dan 2 kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain armada penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan 10 paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan berupa rawai dasar 1.000 mata pancing dan gillnet dasar.

Saifuddin mengatakan bantuan sarana penangkapan ikan ini ditujukan untuk mendorong nelayan memanfaatkan potensi perikanan Indonesia yang tumpah ruah di wilayah perairan Indonesia. “Mari Bapak-bapak dioptimalkan hasil tangkapannya. Ikan sudah banyak yang besar-besar. Tidak perlu melaut jauh-jauh pasti sudah dapat ikan. Ini tidak hanya kerja pemerintah aja, namun berkat kerja keras kita semua dalam memberantas penangkapan ikan yang ilegal,” terangnya di depan ratusan nelayan yang hadir.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menyalurkan bantuan premi asuransi nelayan untuk 31.874 nelayan. Hadir pula 7 orang penerima kartu asuransi nelayan dan 2 orang ahli waris penerima klaim asuransi nelayan yang mengalami kematian alami dengan santunan masingmasing sebesar Rp40 juta serta 1 orang nelayan penerima klaim yang mendapat santunan Rp15 juta.

“Saya sampaikan, program asuransi nelayan ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Silakan yang belum memiliki kartu ini, dapat segera mendaftar ke Dinas Kelautan dan Perikanan masingmasing. Syaratnya adalah nelayan dengan kapal di bawah 10 GT dan memiliki kartu nelayan,” tutur Saifuddin.

Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp200 juta apabila meninggal dunia, Rp100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta.

Di saat yang bersamaan, DJPT KKP juga menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk fasilitasi pendanaan nelayan melalui gerai permodalan nelayan. Pemerintah senantiasa memberikan fasilitasi untuk membantu dan mempermudah akses permodalan nelayan dengan perbankan. Tercatat nilai realisasi kredit di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp52 miliar dengan jumlah debitur mencapai 3.508 orang.

Tak hanya itu, pemerintah juga menjalankan program bedah rumah nelayan di Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-wangi Selatan sebanyak 6 rumah, masing-masing atas nama Torokai, Gatti, Ruslim, Dahania, Pinda, dan Naidang. Biaya bedah rumah masing-masing sekitar Rp20 juta.

Menurut Saifuddin bedah rumah nelayan yang dilaksanakan oleh KKP merupakan percontohan yang nantinya akan ditawarkan kepada BUMN dan perusahaan untuk turut serta membiayai melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk itu, KKP telah menyusun modelmodel paket bantuan bedah rumah yang akan ditawarkan kepada BUMN dan perusahaan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan bedah rumah nelayan dapat dilaksanakan dengan lebih massif di seluruh desa pesisir Indonesia.

“Saya sangat berharap, semua bantuan dari pemerintah ini dapat digunakan dengan baik oleh nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan yang berkelanjutan. Kita juga harus menjaga sanitasi dan kebersihan pemukiman nelayan. Wakatobi ini salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Potensi ini harus dioptimalkan dengan menjaga lingkungannya,” imbuh Saifuddin.

Sementara itu, anggota komisi IV DPR RI Umar Arsal dalam sambutannya mengatakan dia sebagai wakil rakyat akan terus hadir untuk nelayan. Ia di Komisi IV selalu berjuang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. “Kita menerima berbagai macam pendapat dan suara dari masyarakat. Ini akan jadi masukkan kita dan KKP sebagai mitra kerja komisi IV DPR RI. Penyerahan bantuan ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah untuk masyarakat nelayan Indonesia. Mari kita syukuri dengan kerja keras dan giat bekerja menangkap ikan dengan cara yang tidak merusak,” pungkas Umar.

Di samping ragam bantuan, tahun 2017 ini DJPT membangun Tempat Pemasaran Ikan (TPI) higienis di pelabuhan-pelabuhan perikanan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat tahun 2017 di 2 lokasi yaitu PPS Kendari dan PPI Sodoha Kota Kendari masing-masing dengan nilai Rp4,12 miliar dan Rp1,54 miliar.

TPI adalah tempat ikan didaratkan dari kapal lalu diproses untuk dilelang atau dipasarkan baik dalam bentuk ikan segar atau selanjutnya akan diproses menjadi produk olahan. Semua proses di TPI harus didukung oleh bentuk kontuksi TPI dan prosedur kerja yang memperhatikan aspek higienitas sehingga mutu ikan terjaga.

“Mutu ikan menjadi sangat penting dalam bisnis perikanan. Tidak saja agar produk yang dikonsumsi higienis dan menyehatkan, yang tak kalah penting mutu ikan sangat berkaitan dengan nilai jual yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Oleh harena itu, DJPT makin menggalakkan pembangunan TPI Higienis,” terang Saifuddin. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments