BRSDM KP Serahkan Output Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

217
Plt. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSE KP), Toni Ruchimat menyerahkan Output Hasil Riset Sosial Ekonomi KP kepada tiap Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang. dengan disaksikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), M. Zulficar Mochtar Kamis (21/12) di Gedung BRSDM KP, Ancol, Jakarta Utara. Dok. BRSDM KP

KKPNews, Jakarta – Plt. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSE KP), Toni Ruchimat menyerahkan Output Hasil Riset Sosial Ekonomi KP kepada tiap Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang. Proses serah terima ini disaksikan pula oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), M. Zulficar Mochtar, Kamis (21/12) di Gedung BRSDM KP, Ancol, Jakarta Utara.

Pada 2017, BRSDM KP melalui Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSE KP) telah mengeluarkan sebanyak 12 topik rekomendasi kebijakan dan 2 buah output model yaitu model integrasi ekonomi dalam mendukung industrialisasi perikanan di Natuna dan Morotai.

Zulficar menyampaikan bahwa Output Hasil Riset Sosial Ekonomi KP merupakan salah satu wujud komitmen BRSDM KP dalam menghasil data dan rekomendasi terhadap dinamika kelautan dan perikanan di Indonesia. “Hasil (red. riset) yang kita paparkan bukanlah suatu kebijakan melainkan rekomendasi berdasarkan pertimbangan akademis atau dengan metode yang tepat,” ungkap Zulficar dalam sambutannya. Sebab, lanjutnya, hasil riset ini memiliki posibilitas untuk berbentur dengan aspek lainnya.

Sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pusjiastuti mengeluarkan kebijakan untuk menghapus konsultan di tiap unit eselon 1 dan menjadikan BRSDM KP sebagai in house consultant untuk lingkup KKP, ini mengharuskan pihaknya untuk memenuhi tantangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari tiap unit eselon 1. Oleh karena itu, Zulficar meminta agar unitnya menetapkan standar kerja khususnya pada biaya, waktu pengerjaan, substansi, dan sebagainya. Ini bertujuan menghindari terabainya permintaan penelitian yang diminta unit eselon 1, menurunnya kualitas riset, dan agar riset bisa berjalan dengan baik.

“Kita harus satu langkah di depan. Kalau Menteri Susi pengen mendirikan SKPT kita harus satu langkah di depan untuk merespons dari kajian soseknya (red. sosial ekonomi),” pungkas Zulficar. (IM)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments