KKP Dorong Riset untuk Affirmative Policy

134
Rifky Effendi Hardijanto, Plt. Kepala BRSDM dok. Humas KKP/Joko Siswanto

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) terus mendorong riset guna pelaksanaan affirmative policy yang diamanatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. BRSDM KP yang merupakan peleburan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) ini, akan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta riset kelautan dan perikanan untuk pembangunan nelayan dan masyarakat kecil.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRSDM KP Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, pihaknya akan terus mendorong riset-riset demi pelaksanaan affirmative policy yang tepat sasaran.

Affirmative policy ini kan sebenarnya memberikan stimulus kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang secara hitungan tidak memiliki daya saing. Nah, pemerintah harus memberikan perhatian lebih. Kalau di eks-BPSDM, di pendidikan kita mengutamakan pendidikan untuk anak-anak pelaku utama (anak nelayan). Tahun ini, 44% persen kuota instansi pendidikan KKP itu wajib dari anak-anak pelaku utama. Kita berkeyakinan, dengan anak-anak yang terdidik, mereka nanti akan hidup dengan lebih baik,” ungkap Rifky di Jakarta, Senin (27/2).

Tak hanya di sektor pendidikan, menurut Rifky affirmative policy juga perlu diterapkan di sektor-sektor lain. “Sektor-sektor lain juga perlu kita berikan stimulus-stimulus. Inilah nanti tugas dari badan riset untuk mencari mana kelompok-kelompok yang perlu diberi stimulus sehingga nanti mereka memilik daya saing atau setidaknya memiliki kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok-kelompok besar. Sehingga nanti pada ujungnya, kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok yang termarginalkan selama ini, juga memiliki daya saing untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional,” terang dia.

Guna memberdayakan nelayan kecil, KKP akan memberikan stimulus dalam bentuk bantuan alat tangkap ikan, perahu, dan sebagainya. Tak hanya kepada nelayan kecil, bantuan juga akan diberikan kepada para lulusan instansi pendidikan KKP yang ingin menjadi nelayan.

“KKP sendiri di pendidikan menghasilkan hampir 2.000 lulusan baik dari SUPM, Politeknik, maupun STP. Nah, Bu Menteri ingin peserta didik yang telah lulus dan berkeinginan untuk terjun langsung sebagai nelayan, harusnya dibantu, dibantu dengan perahu, alat tangkap, membentuk kelompok, sehingga nanti mereka bisa membantu meningkatkan produksi di sektor tangkap misalnya,” tambah Rifky.

Tak hanya di sektor tangkap, bantuan juga akan diberikan di sektor lainnya. “Nanti di sektor budidaya tentunya juga ada. Yang ingin bergelut di sektor budidaya kita bisa bantu dengan paket-paket yang ada di Dirjen Budidaya. Yang ingin terjun ke sektor pengolahan juga sama, nanti Dirjen Peningkatan Daya Saing (PDS) bisa memberikan bantuan-bantuan. Jadi yang diinginkan Ibu Menteri, alumni-alumni sekolah-sekolah yang diselenggarakan KKP, diharapkan dapat menjadi motor-motor penggerak ekonomi baru,” tandasnya.

Penulis: Ade Fitria Nola      ||      Editor: Diding Sutardi

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments