BPS Nilai Subsektor Perikanan Budidaya Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

155
Dok. Humas KKP

KKPNews, Jakarta – Badan Pusat Statistik mencatat, subsektor perikanan budidaya punya peluang besar dalam memberikan kontribusi  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebagai gambaran tahun 2015 lalu subsektor perikanan budidaya memberikan kontribusi sebesar 1,41 persen terhadap PDB Indonesia dengan laju pertumbuhan PDB pada tahun yang sama sebesar 15,79 di atas laju pertumbuhan PDB sektor perikanan dan PDB Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Neraca Pertanian Urip Widiyantoro, saat memberikan paparan terkait kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap PDB Indonesia di hotel The Mirah, Bogor, Rabu (21/2)

“Secara sektoral, kalau dilihat tren pertumbuhan dalam kurun waktu 2011-2012, laju pertumbuhan PDB perikanan budidaya selalu di atas rata-rata PDB sektor perikanan dan PDB Indonesia. Artinya subsektor ini punya andil cukup besar terhadap pertumbuan ekonomi. Angka ini punya peluang besar untuk ditingkatkan, mengingat potensi ekonomi SDA yang sangat besar,” kata Urip.

Ia juga menambahkan, tahun 2017 PDB sektor perikanan (atas dasar harga konstan) mencapai senilai Rp227,3 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,95 persen atau naik 15,33 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 persen. Menurutnya kenaikan nilai PDB sektor perikanan tidak terlepas dari fenomena produk perikanan budidaya yakni produksi ikan kakap dan kerapu hasil budidaya yang meningkat cukup tinggi. Di sisi lain, kontribusi ekspor udang Indonesia yang tinggi terhadap total ekspor produk perikanan.

Pertumbuhan makro ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari semakin membaiknya iklim usaha budidaya di masyarakat. Di sisi lain, kinerja ekspor subsektor ini juga menunjukan neraca yang positif. BPS mencatat tahun 2017 nilai ekspor perikanan budidaya mencapai USD207,8 juta, naik 20,37 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai USD176,6 juta. Kinerja ekspor menjadi salah satu komponen yang diharapkan dongkrak nilai PDB Indonesia.

Sebelumnya Lembaga Riset Internasional, IPSOS Business Consulting sebagaimana dikutip dari Kompas.com, menyatakan bahwa investasi di bidang perikanan budidaya lebih menjanjikan. Kondisi ini tentunya menjadi peluang besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta mengungkapkan, KKP akan menggenjot pemanfaatan potensi nilai ekonomi perikanan budidaya sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

“Kita memiliki total potensi luas lahan indikatif sekitar 17 juta ha. Jika saja mampu dimanfaatkan luas lahan efektifnya  secara optimal, kita bisa  meraup nilai ekonomi untuk dongkrak PDB,” ungkap Slamet.

Menurut Slamet, subsektor perikanan budidaya juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat.

“Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2018 harus lebih dari 100. Pendapatan pembudidaya yang tahun 2017 mencapai 3,28 juta akan ditingkatkan dengan terus menciptakan efesiensi usaha budidaya,” imbuhnya.

Slamet juga menegaskan, sesuai instruksi Presiden untuk mendorong program-program yang bersifat padat karya, pihaknya akan fokus dengan mendorong kegiatan yang langsung menyerap lebih banyak tenaga kerja. Di sisi lain, karakteristik usaha budidaya di Indonesia hampir 80 persen merupakan skala kecil menengah, menurutnya menjadi nilai tersendiri bagi kekuatan struktur ekonomi Indonesia karena lebih banyak mendorong pemberdayaan masyarakat.

“KKP punya program prioritas yakni rehabilitasi saluran irigasi, revitalisasi kawasan, dan minapadi yang memang akan banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat. Untuk rehabilitasi saluran irigasi saja, tahun 2017 kemarin diperkirakan tenaga kerja masyarakat diperkirakan lebih dari 1.500 orang,” jelas Slamet.

Untuk mempercepat investasi di bidang perikanan budidaya, KKP juga telah melakukan reformasi tata kelola perizinan dari semula paper-based menjadi berbasis online.

“Akhir tahun lalu, KKP telah meluncurkan aplikasi perizinan online AKUBISA. Ini akan menjadi titik tolak dalam memberikan layanan perizinan yang lebih prima, terkontrol, cepat, tepat, dan lebih responsible,” pungkasnya.

Sementara itu, tahun 2018, KKP akan tetap melanjutkan program tahun sebelumnya yakni berupa dukungan langsung dan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan usaha dengan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik. Di samping itu, menggandeng pihak lain (BUMN dan Swasta) untuk turut andil mengembangkan subsektor ini baik melalui investasi maupun kemitraan usaha. (Humas DJPB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Tidak Peduli (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments