Bertemu Menlu Jepang, Menteri Susi Perkuat Kerja Sama Maritim Kedua Negara

82
Menteriv Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono, Selasa (22/8). Dok. Humas KKP

KKPNews, Tokyo – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali melakukan kunjungan kerja ke Negeri Sakura, Jepang sebagai tindak lanjut rencana kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang telah pernah dibahas pada kunjungan Menteri Susi sebelumnya, April lalu. Pada Selasa (22/8), Menteri Susi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dengan tujuan memperlihatkan komitmen dan keseriusan kerja sama untuk menangani permasalahan yang ada di Indonesia.

Tahun 2018 mendatang bertepatan dengan 60 tahun hubungan diplomasi Indonesia dengan Jepang. Tak hanya menarget kerja sama perikanan, dalam kunjungan tersebut Menteri Susi juga menyasar kerjasama keamanan maritim laut Natuna, free navigation, dan isu-isu perikanan Indonesia lainnya.

Di hadapan Menlu Taro, Menteri Susi menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang investasi bagi negara Jepang, terutama berkaitan dengan infrastruktur dan teknologi. “Saya ingin, Jepang juga mulai berinvestasi di Indonesia, kita buka sebesar-besarnya. (Investasi Indonesia) bukan hanya untuk Tiongkok,” ungkap Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, dukungan infrastruktur dan teknologi dari Jepang dibutuhkan mengingat Indonesia membutuhkan kekuatan lebih untuk eksploitasi dan pemasaran perikanan. “Reformasi di bidang perikanan bukanlah hal mudah, apalagi dengan tekanan regional, di mana pasar regional selama ini mendapat pasokan ikan dari hasil curian wilayah Indonesia. Indonesia butuh teknologi yang lebih baik untuk mempertahankan dan mengelola sumber daya perikanan yang kita miliki,” terang Menteri Susi.

Di tengah kesulitan beberapa negara pelaku illegal fishing memenuhi pasokan kebutuhan ikan di negara mereka, Menteri Susi merasa Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola perikanan Indonesia, sebelum membuka investasi bagi negara-negara tersebut. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terjajah para pencuri ikan.

“Semoga dengan terwujudnya kerja sama ini, bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan. Jika laut tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi permasalahan bagi semua negara,” jelas Menteri Susi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga memaparkan kemajuan yang telah ditunjukkan pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk pertama kali neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia tenggara, di mana nelayan Indonesia sudah dapat menangkap tuna hingga ukuran 80 kg dalam jarak 1-4 mil.

“Perikanan tangkap naik 11 persen tahun ini. Ikan naik 2 juta ton sebanyak 20 persen untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia berusaha mengejar konsumsi level target Jepang dengan ukuran ikan 50 kg tahun ini,” ungkap Menteri Susi.

Menlu Taro Kono mengaku terkesan dengan upaya yang dilakukan Menteri Susi dalam mempertahankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu, ia menyatakan bahwa Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap bekerja sama dengan Indonesia dengan melakukan riset untuk proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 lokasi. Namun, Taro meminta perbincangan lebih lanjut mengenai freedom navigation dan rule of the law untuk penegakan hukum dan peraturan di Laut Cina Selatan.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan seminar terkait teknologi yang dapat digunakan untuk mempertahankan sumber daya perikanan dari praktik IUU Fishing. Jepang siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas usaha Indonesia memberantas IUU Fishing,” imbuh Taro Kono. Menlu Taro menambahkan, pada event Asean Summit Meeting yang akan digelar November mendatang, Jepang ingin Indonesia membahas bersama isu Laut Cina Selatan, di mana di sana secara sepihak Tiongkok membangun pulau reklamasi untuk negaranya sendiri yang mengakibatkan konflik dengan beberapa negara tetangga.

Menlu Taro juga sedikit bernostalgia, saat tinggal di Indonesia dirinya senang berkunjung ke Laut Sulu dan Laut Banda yang merupakan breeding zone 60 persen baby tuna di dunia. “Kami mengapresiasi kegigihan Ibu Susi. Ibu Susi bahkan menyampaikan proposal ke markas pusat PBB di New York, minta agar ada peraturan tentang high seas untuk menyelamatkan sumber daya perikanan khusunya induk tuna dan proses peredarannya. Bahkan beliau meminta PBB membentuk lembaga khusus guna memberikan kontrol dan regulasi,” kenang Taro.

Pada pertemuan tersebut, Menteri Susi juga meminta Jepang untuk mendukung ocean right, yaitu hak di mana sebuah negara dapat berganti pimpinan dan pola pemerintahan, tanpa mengubah dan menghentikan peraturan perlindungan kelautan dan perikanan. “Kami meminta dukungan Jepang untuk menggulirkan ide tersebut (ocean right) pada Ocean Conference 2018 mendatang,” tutup Menteri Susi. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments