Beri Kuliah Umum di Aceh, Menteri Susi Minta Jaga Integritas Bangsa

83
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberikan kuliah umum dengan tema “Potensi dan Strategi Pengembangan Menuju Kemandirian Pangan Indonesia”, di Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Senin (16/10). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Meulaboh – Integritas para pemimpin bangsa dalam bekerja adalah modal utama dalam membangun dan mengoptimalkan potensi bangsa. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat memberikan kuliah umum dengan tema “Potensi dan Strategi Pengembangan Menuju Kemandirian Pangan Indonesia”, di Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Senin (16/10) yang lalu. Di hadapan para peserta yang terdiri dari civitas akademika (mahasiswa dan dosen), Pemerintah Daerah (Pemda), dan tokoh masyarakat tersebut, Menteri Susi berpesan agar seluruh lapisan bangsa tidak ragu untuk mengeksekusi Undang-undang sesuai konstitusional yang berlaku di Indonesia.

“Penenggelaman kapal pencuri ikan itu sudah diamanatkan dalam Undang-undang. Jangan pernah ragu untuk mengeksekusi Undang-undang. Kalau Anda tidak mau menyita dan menenggelamkan kapal illegal fishing, berarti Anda tidak melaksanakan Undang-undang yang diamanahkan oleh negara kepada kita,” ungkap Menteri Susi.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia mengusir ribuan kapal asing dari laut Indonesia dalam beberapa waktu terakhir adalah deterrent effect (efek jera) yang ditimbulkan kebijakan penenggelaman kapal, yang berhasil menendang dan mencegah kapal asing ilegal kembali ke laut Indonesia. Menteri Susi menilai, Alutsista dan persenjataan di Indonesia justru masih membutuhkan tambahan dan perbaikan. Namun lagi-lagi, itu semua tak ada artinya jika para pemimpin bangsa, aparat penegak hukum, dan segenap bangsa Indonesia masih suka ‘bermain-main’ dengan aturan yang ada.

“Yang betul dan paling efektif adalah integritas kita semua. Anda, saya, yang memimpin negeri ini, yang memimpin, pemerintah-pemerintah daerah, satu kata, integritas kita tidak bisa dibeli apalagi oleh orang asing, yang benar saja,” tutur Menteri Susi bersemangat.

Menteri Susi tidak menyangkal bahwa fungsi negara dalam mengayomi dan menyejahterakan rakyat masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk bekerja demi mempercepat pembangunan. Namun, keberhasilan pembangunan hanya akan dapat dicapai jika bangsa Indonesia memiliki integritas yang tinggi.

Menteri Susi juga mengharapkan agar pemerintah daerah meningkatkan integritas dalam mengelola anggaran untuk mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat daerah dan optimalisasi operasional pemerintah itu sendiri.

Menteri Susi berpendapat, bangsa Indonesia harus memiliki keteguhan hati dalam menjaga integritas. Ia mengatakan, bangsa dan pemerintah yang lemah akan mudah digoyang oleh kekuatan-kekuatan besar yang terus datang bertubi-tubi untuk menghancurkan integritas yang telah dibangun bangsa. Ia mencontohkan beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sering mendapat tantangan dari luar, misalnya kebijakan penenggelaman kapal, moratorium kapal eks-asing, dan penetapan daftar negatif investasi perikanan tangkap melalui Perpres No. 44 Tahun 2016.

Menteri Susi meminta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut merawat, menjaga, dan memupuk integritas yang sudah dimiliki Indonesia tanpa terpengaruh godaan dan tekanan yang akan terus ada.

Sementara itu dalam dialog bersama masyarakat, Menteri Susi meminta pemerintah dan masyarakat daerah lebih bijak dalam mengelola pesisir dan pantai. Misalnya, kebijakan dalam memutuskan apakah pemanfaatan pantai akan dioptimalkan untuk kegiatan perikanan atau untuk kegiatan tambang, dengan memperhatikan manfaat jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan.

Terakhir menteri Susi berpesan agar pemerintah daerah menghijaukan kembali 70 persen pesisir pantai dengan menanam bakau yang merupakan ruang subur bagi perkembangan ikan. Sedangkan 30 persen lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan komersial seperti pertambakan, pariwisata, dan penginapan. “Jangan sampai pesisir pantai kita yang panjang dan luas ini tidak bisa diakses oleh masyarakat secara gratis. Ini ironi,” tutupnya. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments