Affirmative Policy Menjawab Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Perikanan di Tengah Masyarakat

114
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dok. Humas KKP/Joko Siswanto

KKPNews, Jakarta – Pentingnya keterbukaan informasi dan peluang yang sama kepada masyarakat dinilai sangat penting. Hal tersebut, selain meminimalisir kesenjangan sosial, juga dianggap dapat menekan adanya potensi gesekan di tengah masyarakat, yang dikhawatirkan akan terjadi jika terdapat jarak yang sangat jauh antara ‘si kaya’ dan ‘si miskin’. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mencoba mengimplementasikan kebijakan afirmatif (affirmative policy), guna mendorong usaha mikro kecil dan menengah usaha perikanan, seperti pemberian bantuan kapal dan alat tangkap kepada nelayan tradisional dan pemberian bantuan benih kepada pembudidaya.

Tak hanya kelautan dan perikanan, ternyata kebijakan afirmatif dinilai perlu diimplementasikan di berbagai sektor dalam suatu pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara temu media di Jakarta pada Senin (30/10).

Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan afirmatif sebagai upaya percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah dan antarsuku, etnis, gender maupun kelompok marjinal. Hal ini tentunya berdasar pada keberpihakan pemerintah, harus kepada siapa memberi peluang yang merata dan seimbang. “Kontraktor contohnya, beri kesempatan ke orang-orang kita, masyarakat kita. Kita ingin membuka itu (kesempatan yang sama) tanpa kecurigaan rasisme. Kalau tidak diselesaikan, akan berbahaya. Jarak ini semakin jauh,” ujar Menteri Susi.

Menteri Susi menilai, implementasi kebijakan afirmatif merupakan suatu pilihan tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan yang saat ini kian terjadi. Menurutnya, kesenjangan ini bisa diselesaikan apabila ada keberpihakan. “Kita inginnya itu dibicarakan secara nasional, secara terbuka”, tuturnya.

Menteri Susi menekankan, bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat lokal, sama sekali tidak ada kaitannya dengan ekstrimisme, rasisme maupun radikalisme. “Harus dengan ‘kepala dingin’ semua. Realita itu harus bisa diangkat dengan tanpa perasaan kebencian rasis. Saya pun tidak ada bermaksud rasis atau segala macamnya. Tapi memang kita ini harus memulai affirmative policy. Kalau tidak? Bahaya untuk kestabilan keamanan dan politik. Orang jawa, orang bumiputera atau apapun itu namanya, semakin merasa terpinggirkan. Nah, perasaan terpinggirkan itulah yang berbahaya nantinya,” lanjutnya.

Menteri Susi pun berharap kepada para jajaran pejabat, pemerintah maupun masyarakat dapat membicarakan persoalan keberpihakan maupun kesenjangan secara terbuka, terkait kebijakan afirmatif ini. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan maupun keberpihakan pada kelompok tertentu. “Jadi bagaimana kita bisa membicarakan affirmative policy untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan ini, tanpa persepsi yang mengarah kepada “oh itu tentang rasism”, atau “oh itu tentang perbedaan suku”. Bukan itu. Jadi ini memang harus dibicarakan secara terbuka dan kepala dingin. Kalau dibiarkan? Akan bahaya. Kita kan sayang dengan negeri kita tho,” ungkapnya.

“Kita bukan mau mengurangi yang sudah kaya. Tapi kita mau membantu yang masih miskin untuk menjadi sama,” tutupnya. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments