PSDKP Tutup 2017 dengan Capaian Memuaskan

190
Plt. Direktur Jenderal PSDKP Nilanto Perbowo dalam kegiatan konferensi pers Capaian Kinerja 2017 dan Rencana Kerja 2018 di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/01). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus memberikan sumbangsih kerja nyata mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017 dalam penanganan berbagai kegiatan ilegal di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo mengungkapkan salah satu capaian pritoritas tahun 2017 adalah penangkapan kapal-kapal pelaku illegal fishing. Selama tahun 2017, Ditjen PSDKP melalui 34 armada Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 3.727 kapal perikanan di laut. Dari jumlah tersebut, 132 kapal ditangkap karena terdapat bukti yang cukup telah melakukan illegal fishing, yang diantaranya 85 merupakan kapal perikanan asing (KIA), dan 47 kapal lainnya merupakan kapal perikanan Indonesia (KII).

“Sejumlah kapal asing yang ditangkap tersebut didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 68 kapal, Filipina sebanyak 5 kapal, Malaysia sebanyak 11 kapal, dan Timor Leste sebanyak 1 kapal,” ungkap Nilanto di Jakarta, Kamis (11/01).

Selain penangkapan kapal-kapal ilegal, Ditjen PSDKP juga berhasil menangani berbagai kasus kelautan dan perikanan lainnya, di antaranya penanganan penambangan pasir laut/timah, pencemaran perairan, pengawasan konservasi, destructive fishing, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pengrusakan terumbu karang, dan pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Sementara itu dalam hal penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, Ditjen PSDKP bersama-sama dengan TNI AL dan POLRI melalui koordinasi Satgas 115 pada tahun 2017 telah menenggelamkan sebanyak 127 kapal, dengan rincian 90 kapal Vietnam, 19 kapal Filipina, 13 kapal Malaysia, 1 kapal Thailand, dan 4 kapal Indonesia.

Dalam hal penanganan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang ditangkap, PPNS Perikanan menetapkan Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagai tersangka. Sedangkan ABK lainnya dipulangkan (deportasi) ke negara asal melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri. “Pada tahun 2017, Ditjen PSDKP menangani sejumlah 1.415 ABK asing, dan berhasil mendeportasi sebanyak 1.127 orang. Sementara 288 orang, yang terdiri dari 160 orang berstatus tersangka, dan 128 orang non-tersangka masih menunggu proses yang berjalan,” imbuhnya.

Dalam rangka percepatan pemulangan ABK asing, Ditjen PSDKP telah menempuh upaya pemulangan cepat bekerjasama dengan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta. Setidaknya, dari sejumlah nelayan asing yang dipulangkan pada tahun 2017, sejumlah 934 nelayan dipulangkan secara cepat dari Pangkalan PSDKP Batam, dengan didukung oleh armada kapal Pemerintah Vietnam sebagai sarana angkut warga negaranya. Hal ini sejalan dengan Pasal 83A ayat (1) UU 45/2009 yang menyebutkan selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

Sementara dalam hal pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap di negara lain karena melanggar batas perairan, Ditjen PSDKP bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri selama tahun 2017 telah memulangkan 170 orang nelayan Indonesia dari Australia dan Malaysia. (Humas PSDKP/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (62.5%)
  • Terinspirasi (12.5%)
  • Tidak Peduli (12.5%)
  • Terganggu (12.5%)
  • Senang (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments